Soroti Kasus Pertamina, Waka MPR Eddy Soeparno Optimis Pemerintahan Prabowo Akan Berantas Korupsi Sampai ke Akar

Jakarta, MI - Belakangan ini kasus dugaan korupsi di Pertamina Patra Niaga yang tengah diungkap oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang ramai diperbincangkan masyarakat .

Hingga saat ini Kejagung telah menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus tersebut, tidak meunutup kemungkinan jumlah tersangka akan terus bertambah seiring dengan proses penyidikan.

Menyoroti kasus yang sedang menyeruak itu, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno optimis bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi.

"Saya tidak hanya meyakini tetapi memiliki optimisme besar akan komitmen Presiden Prabowo dalam membrantas Korupsi sampai ke akar-akarnya," kata Eddy, dalam keterangan tertulis Minggu (2/4/2025).

"Keprihatinan beliau atas putusan hakim Pengadilan Negeri dalam kasus Timah merupakan salah satu bukti nyata bahwa pemerintah saat ini tegas dalam menindak kasus-kasus korupsi," lanjut Eddy

Menurut Eddy, jika terbukti BBM yang dibeli oleh masyarakat merupakan oplosan, maka bukan hanya keuangan negara yang dirugikan, tetapi masyarakat luas juga terkena efek langsung atas praktik kecurangan ini. Maka dari itu pihaknya mendukung penuh tekad Presiden Prabowo dalam memerangi korupsi di tanah air.

"Kami sepenuhnya mendukung tekad Presiden Prabowo memerangi korupsi, apalagi kasus Pertamina ini tidak hanya diduga merugikan keuangan negara tetapi juga masyarakat secara umum, jika terbukti bahwa selama ini masyarakat membeli BBM oplosan," jelas Eddy.

Dengan pengawasan ketat dari Presiden, Eddy meyakini baik itu BUMN maupun lembaga-lembaga negara lainya akan memperkuat sistem pengawasan untuk mencegah praktik-praktik korupsi pada internalnya.

"Kami 15 tahun mendukung Pak Prabowo dan pemberantasan korupsi selalu menjadi prioritas dalam setiap program dan visi-misinya. Dengan perhatian dan pengawasan yang begitu ketat terhadap praktek korupsi dari Presiden, kami optimis segenap BUMN dan lembaga negara lainnya akan memperkuat sistem pengawasan internalnya untuk mencegah "musibah" serupa di masa mendatang" terang Eddy.

Eddy menyebut bahwa kasus ini dapat dijadikan sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola produksi serta distribusi BBM, termasuk payung hukum yang mengatur hak masyarakat atas pembelian BBM bersubsisdi.

"Kasus ini juga menjadi momentum penting untuk mengevaluasi dan memperkuat tata kelola produksi, pengolahan serta distribusi BBM, termasuk payung hukum yang mengatur hak masyarakat yang diperbolehkan membeli BBM bersubsidi," tandas Eddy.