Retret Kepala Daerah Jilid II Siap Digelar, Ini Kata Kemendagri!

Jakarta, MI - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa pemerintah akan kembali menggelar pembekalan atau retret bagi kepala daerah dalam gelombang kedua setelah Lebaran 2025. 

Program tersebut ditujukan bagi kepala daerah yang absen pada sesi pertama serta mereka yang gugatan hasil pilkadanya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada akhir Februari lalu.

"Dari Kemendagri itu masih ada anggarannya, harus secepatnya habis lebaran," ujar Bima dikutip dari sebuah video pemberitaan, Kamis (3/4/2025).

Namun, kata dia, belum dipastikan secara pasti lokasi pelaksanaan retret tersebut. Menurutnya, karena jumlah kepala daerah jilid II tak terlalu banyak, kemungkinan tak akan mengambil lokasi di Akademi Militer atau Akmil Magelang.

"Lokasinya bisa di Magelang atau bisa di tempat lain. Tapi tentu pesertanya tidak sebanyak angkatan pertama, maka konsepnya pun menyesuaikan. Tapi kita ingin tetap pembekalan itu sesegera mungkin," katanya.

Ia menyampaikan, meskipun jumlahnya kecil, pemerintah berkukuh memberikan pembekalan secara khusus agar para kepala daerah memahami arah pembangunan dan program Presiden Prabowo Subianto. 

Ia pun berharap pemerintah pusat dan daerah memiliki kebijakan yang selaras selama lima tahun ke depan.

"Karena perlu, teman-teman yang belum dapat pembekalan juga menyamakan frekuensi tentang program-program prioritas pemerintah," jelas Bima.

Berdasarkan laporan Kementerian Dalam Negeri, dari total 503 kepala daerah yang diundang dalam retret tahap pertama, hanya 53 orang yang tidak hadir. 

Adapun enam di antaranya memberikan izin karena alasan sakit atau menghadiri acara keluarga, sementara 47 lainnya sama sekali tidak hadir tanpa memberikan keterangan.

Selain itu, terdapat 14 pasangan kepala daerah yang gugatan hasil kemenangannya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Mereka pun dinyatakan sebagai pemenang Pilkada 2024 di wilayah masing-masing pada 25 Februari 2025. 

Sesuai rencana, para kepala daerah tersebut akan dilantik secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto.