Bentrok Antar Pendukung Pecah di Puncak Jaya, DPR Minta KPU Segera Panggil Kedua Paslon Pilkada

Jakarta, MI- Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia menyampaikan rasa prihatin atas bentrokan antara para pendukung paslon dalam pilkada di Puncak Jaya, Papua Tengah.

Doli mengatakan bahwa seharusnya momen pilkada dijadikan media konsolidasi untuk membangun suatu daerah dengan interaksi-interaksi yang positif.

"Tentu kita semua sangat prihatin. Pilkada seharusnya menjadi media konsolidasi pembangunan suatu daerah melibatkan seluruh elemen, khususnya interaksi positif antara rakyat dengan calon pemimpinnya. Bukan malah sebaliknya menjadi ajang baku fisik dan perpecahan," kata Doli, Senin (7/4/2025).

Doli mengatakan bahwa pihaknya akan menjadikan peristiwa ini sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pilkada. Menurutnya alternatif cara pemilihan lain patut untuk dipertimbangkan jika bentrokan antara pendukung paslon ini terus terjadi dan menjadi semakin luas.

"Tentu peristiwa ini akan menjadi bahan evaluasi kita terhadap pelaksanaan Pilkada secara langsung. Bila kejadian serupa tidak bisa dihindarkan dan menjadi semakin meluas, maka patut dipertimbangkan alternatif lain cara pemilihan Kepala Daerah kita ke depan," ujarnya.

Atas hal tersebut, Doli meminta KPU segera berkordinasi dengan pihak kepolisian memanggil kedua pasangan calon serta dengan tim untuk melakukan kesepakatan atau perjanjian guna mengendalikan para pendukungnya masing-masing.

"Untuk saat ini, saya kira perlu dilakukan beberapa hal. Pertama, KPU harus segera berkoordinasi kembali dengan pihak kepolisian untuk memanggil kedua pasangan calon dan tim inti masing-masing untuk melakukan rekonsiliasi dan kesepakatan/perjanjian bersama untuk dapat mengendalikan para pendukungnya masing-masing. Kedua pasangan calon harus ikut merasa bertanggung jawab atas situasi buruk seperti itu," pintanya.

Lebih lanjut, Doli mengatakan bahwa Kemendagri harus turun secara langsung melibatkan Pemprov serta Pemkab untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum di wilayah setempat agar dapat menciptakan kondisi yang kembali kondusif.

"Kedua, pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri, harus ikut turun tangan langsung, melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk membantu penciptaan kondisi untuk kembali kondusif," jelasnya.