Program Makan Bergizi Gratis: DPR Soroti Pelibatan Kantin Sekolah

Jakarta, MI -  Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) yang akan melibatkan kantin sekolah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sambutan positif dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani. Namun, ia mengingatkan bahwa skema pelibatan tersebut harus diatur secara rinci agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Kami tentu mengapresiasi pelibatan kantin sekolah dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis. Ini bisa memperkuat ekosistem gizi di lingkungan sekolah. Tapi skema pelaksananya harus jelas, mulai dari siapa yang bertanggung jawab hingga bagaimana proses pembayarannya,” ujar Lalu Hadrian Irfani, yang akrab disapa Lalu Ari, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Ia menekankan bahwa pelibatan kantin sekolah bukan perkara sederhana. Menurutnya, sebagian besar kantin dikelola oleh pedagang individu yang menyewa ruang ke pihak sekolah. Maka dari itu, kejelasan peran dan mekanisme kerja para pedagang menjadi hal krusial.

“Apakah para pedagang ini nanti disatukan dalam satu dapur umum yang dikelola bersama? Atau masing-masing tetap bekerja sendiri berdasarkan pesanan sesuai kuota? Ini semua harus dirumuskan dengan baik,” paparnya.

Lalu Ari juga menyoroti pentingnya penunjukan koordinator pelaksana MBG di tingkat sekolah. Menurutnya, meskipun kantin sekolah akan menjadi garda depan dalam penyediaan makanan, pihak sekolah tetap harus memiliki kontrol penuh terhadap proses distribusi dan mutu makanan.

“Tentu ini hal baru bagi sekolah. Maka, sekolah harus benar-benar siap dan berhati-hati dalam melaksanakan program ini, agar MBG berjalan lancar dan tidak malah menambah beban,” ujar Ketua DPW PKB NTB tersebut.

Lebih jauh, ia menekankan perlunya skema pembayaran yang jelas dan transparan. Jangan sampai, katanya, terjadi lagi kasus seperti dapur MBG di Kalibata yang harus berhenti beroperasi akibat tunggakan pembayaran sebesar Rp1 miliar.

“Ini catatan penting. Apakah pembayaran langsung ke pedagang kantin atau melalui sekolah sebagai perantara? Semua itu harus diputuskan sejak awal agar tidak menimbulkan konflik,” tegas mantan anggota DPRD NTB tersebut.

Lalu Ari juga menegaskan bahwa pengawasan harus menjadi bagian integral dari pelaksanaan MBG, terutama jika kantin sekolah menjadi salah satu pilar utama penyedia makanan.

“Pengawasan itu penting agar tidak ada penyimpangan. Dan yang paling penting lagi, jangan sampai program ini membebani sekolah yang tugas utamanya adalah mendidik siswa, bukan mengelola dapur atau logistik makanan,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa kantin sekolah akan dilibatkan dalam penyelenggaraan MBG. Menurutnya, pendekatan ini telah diuji coba di beberapa sekolah, seperti Sekolah Bosowa Bina Insani Bogor, dan dinilai cukup berhasil dalam mendekatkan layanan gizi kepada siswa secara langsung. ***