Retreat Kepala Daerah Gelombang II Digelar di Jatinangor Akhir Juni

Jakarta, MI - Setelah retreat pertama sukses digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, pertemuan serupa untuk tahap kedua kembali dijadwalkan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut retreat kepala daerah akan berlangsung pada akhir Juni 2025 di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat.

“Akhir bulan ini yang untuk tahap kedua. Kan lebih kurang 50 orang (kepala daerah) ya. 50 orang itu di Jatinangor,” ujar Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/6/2025).

Ia menyampaikan bahwa format retreat kali ini akan serupa dengan yang sebelumnya dilaksanakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

“Hampir mirip,” kata Tito.

Namun, saat ditanya mengenai kemungkinan kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam retreat tersebut, Tito mengaku belum bisa memberikan kepastian. Menurutnya, kehadiran kedua pimpinan negara itu masih menunggu konfirmasi lebih lanjut.

“Saya belum dapat konfirmasi, saya belum tahu,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkap rencana gelaran lokasi retret kepala daerah gelombang dua. Namun, Ia belum menyebut kapan waktu pelaksaan kegiatan tersebut.

“Retret konsepnya sudah selesai, opsi tempatnya di Magelang atau di Bandung di IPDN. Namun untuk waktunya kami masih menyesuaikan karena kita ingin selaraskan juga dengan agenda-agenda para Kepala Daerah,“ terang Bima kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

Dalam hal ini, Bima menyampaikan harapannya agar Presiden Prabowo Subianto dapat hadir secara langsung. Ia menegaskan bahwa pihaknya sudah menyiapkan acara keseluruhan tinggal menentukan waktunya saja.

“Ini kita sudah siapkan ya, kalaupun kemudian perintahnya minggu depan, minggu depan juga siap, semuanya sudah siap kok tinggal masih membicarakan waktunya,” ungkapnya.

Retret gelombang kedua ini, kata Bima, diperuntukkan bagi kepala daerah yang perkaranya tidak berlanjut di Mahkamah Konstitusi dan juga kepala daerah di Bali yang sebelumnya sempat absen.

“Yang tidak ikut kan jumlahnya ada sekitar 25 daerah atau sekitar 50-an. Untuk durasi ya kurang lebih satu Minggu,” pungkasnya.