Pati Memanas! Warga Tetap Demo 13 Agustus, Tuntut Pemakzulan Bupati Sudewo

Jakarta, MI - Ribuan warga yang tergabung dalam gerakan Pati Bersatu berencana menggelar demonstrasi besar-besaran pada 13 Agustus 2025. Aksi ini disebut sebagai bentuk puncak kekecewaan masyarakat terhadap kepemimpinan Bupati Sudewo.

Salah satu tuntutan utama massa adalah pemakzulan sang bupati. Mereka menuding sejumlah kebijakan pemerintah daerah merugikan rakyat, mulai dari kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang akhirnya dibatalkan, serta pemberhentian pegawai RSUD Soewondo.

Meski Bupati Sudewo telah meminta maaf dan membatalkan kenaikan PBB-P2, warga menilai langkah tersebut hanyalah solusi sementara. Mereka menuntut perubahan yang lebih mendasar dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Sabtu malam (9/8/2025), posko penggalangan donasi di depan Pendopo Pati dipenuhi warga yang datang bukan hanya untuk memberikan sumbangan, tetapi juga menyampaikan aspirasi serta unek-unek mereka.

Salah satu isu yang mencuat adalah pemberhentian 220 mantan pegawai RSUD Soewondo, yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun, tanpa diberikan pesangon.

“Pemberhentian ratusan pegawai lewat mekanisme tes ulang itu aneh dan berbau politik. Setelah puluhan tahun mengabdi, kami diberhentikan tanpa pesangon sama sekali,” kata salah satu eks pegawai RSUD Soewondo, Ruha.

Kebijakan tersebut, menurut warga, sebagai bentuk ketidakadilan, memperparah kekecewaan terhadap kepemimpinan Bupati Sudewo.

Tak hanya itu, Warga juga menyoroti sejumlah kebijakan lain yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, termasuk dugaan ketidaktransparan dalam pengelolaan anggaran daerah.

“Kami kecewa dengan bupati. Banyak kebijakan yang tidak jelas dan merugikan rakyat. Kami akan ikut demo pada 13 Agustus untuk menuntut pemakzulan,” ujar Sono, warga Pati.

Hingga saat ini, Bupati Sudewo maupun pihak Pemkab Pati belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana demonstrasi dan tuntutan pemakzulan tersebut.