IPO: Kementerian Haji dan Umrah Justru Perpanjang Birokrasi

Jakarta, MI - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menyoroti wacana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang tengah digodok pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut justru akan menambah beban pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Komposisi kabinet saat ini sudah cukup membebani. Obesitas kabinet yang disusun Prabowo sudah seharusnya dievaluasi, bukan justru menambah berat beban dengan mendirikan kembali kementerian,” kata Dedi Kurnia Syah, saat dihubungi Senin (25/8/2025).

Ia menegaskan, tambahan kementerian berpotensi memperpanjang jalur birokrasi dan memperbesar serapan anggaran negara tanpa produktivitas yang jelas.

“Selain birokrasi semakin panjang, juga soal serapan anggaran yang tidak produktif,” ujarnya.

Dedi menilai, jika pemerintah memang ingin memisahkan urusan Haji dan Umrah dari Kementerian Agama (Kemenag), langkah yang lebih tepat adalah memperkuat Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Jika pun Haji dan Umrah hendak dilepas dari struktur di Kemenag, maka cukup dipindah ke BPKH dengan menambahkan satu unit penyelenggara Haji. Dengan kondisi itu sudah cukup, dan fokus penyelenggaraan tetap bisa dijalankan tanpa harus menambah komposisi menteri,” jelasnya.

Ia juga menyinggung kinerja BPKH yang dinilai masih belum transparan dan optimal dalam mengelola dana serta penyelenggaraan ibadah haji.

“Selama ini tidak cukup jelas apa yang sudah dilakukan BPKH. Panjangnya antrean pemberangkatan haji sebenarnya menandai buruknya tata kelola haji kita. Jika kementerian didirikan, maka proses birokrasi akan semakin panjang, dan tentu tidak solutif,” tegas Dedi.

Wacana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah muncul dalam rapat DPR bersama pemerintah, yang menilai perlunya lembaga khusus untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Meski ada dukungan dari sejumlah fraksi, keputusan final masih menunggu pembahasan lebih lanjut di parlemen.