Istana Tegaskan MBG Tetap Jalan, Kasus Keracunan akan Dievaluasi

Jakarta, MI - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah insiden keracunan massal menimpa siswa di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menegaskan bahwa pemerintah menampung seluruh masukan masyarakat terkait program ini. Ia memastikan program prioritas nasional itu akan tetap berjalan, sambil dilakukan evaluasi menyeluruh atas kasus yang terjadi.

“Tentu didengar ya beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total,” ujar Juri kepada awak media di Gedung Kemensetneg, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Juri memastikan, semua usulan dari berbagai pihak akan menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah. Meski demikian, ia memastikan Program MBG tetap dilanjutkan meskipun sejumlah kasus sempat mencuat.

“Tentu ini akan menjadi masukan yang baik bagi pemerintah tapi sampai hari ini MBG akan tetap jalan,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah akan bergerak cepat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul agar MBG benar-benar memberikan manfaat sesuai kebutuhan masyarakat.

“Dan masalah-masalah yang terjadi segera akan diatasi dievaluasi dicari jalan keluar,” ucapnya.

Juri menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga sudah memberikan arahan kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut Juri, Presiden Prabowo meminta BGN memitigasi dan mengatasi masalah terkait MBG secara cepat, sehingga tidak terulang lagi.

“Pihak BGN sendiri kan sudah diberi arahan ya oleh Pak Presiden untuk memitigasi masalah yang terjadi, juga untuk menutup ruang masalah masalah baru mungkin yang terjadi sehingga bisa dengan segera untuk diatasi,” tuturnya.

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), sejak Januari hingga 22 September 2025 tercatat 4.711 kasus keracunan terkait Program MBG. Mayoritas kasus terjadi di Pulau Jawa.

Rinciannya, di Wilayah I terdapat 1.281 kasus, Wilayah II sebanyak 2.606 kasus, dan Wilayah III mencapai 824 kasus. Lonjakan kasus ini mendorong sejumlah pihak mendesak agar program MBG dievaluasi secara menyeluruh, bahkan ada yang mengusulkan penghentian sementara.