DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp2 Triliun untuk KKP

Jakarta, MI - Komisi IV DPR RI menyetujui tambahan anggaran senilai Rp2 triliun untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang bersumber dari pinjaman luar negeri Pemerintah Spanyol. Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat proyek Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS), termasuk pembangunan 10 kapal pengawasan.

Persetujuan ini disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, dalam rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Rabu (5/11/2025).

"Komisi IV DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2025 sebesar Rp2 triliun yang bersumber dari pinjaman luar negeri pemerintah Spanyol," ujar Titiek. 

Menurut Titiek, proyek MFISS dirancang untuk memperkuat pengawasan serta menindak praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi (IUU fishing) di perairan Indonesia. Ia menambahkan, inisiatif pembangunan kapal pengawas ini juga diharapkan mampu menekan kebocoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor maritim.

Sementara itu, Trenggono menyatakan bahwa anggaran tambahan tersebut akan diprioritaskan untuk pembangunan 10 kapal pengawas, dengan empat unit dibangun di Spanyol dan enam unit lainnya di Indonesia.

Trenggono memperkirakan periode pembangunan kapal tersebut akan memakan waktu sekitar 3 tahun. Pembangunan akan dimulai pada penghujung 2025 dan ditargetkan rampung pada 2025. 

Dengan persetujuan DPR, Trenggono menyebut Indonesia akan memiliki kapasitas intelijen dan pengawasan maritim yang modern, terintegrasi dan berbasis teknologi yang mampu mendeteksi serta menindak tegas tangkapan liar secara lebih cepat dan efektif. 

Trenggono menegaskan, KKP akan berkomitmen penuh agar proyek ini berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Setiap rupiah dari pinjaman luar negeri ini akan digunakan untuk memperkuat kedaulatan laut, keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.