Kakanwil Kemen ATR/BPN Jatim Tandatangani MoU dengan PT Agama Surabaya

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 15 Maret 2021 19:00 WIB
MonitorIndonesia.com - Pelaksanaan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap) Tahun Anggaran 2020 di Jawa Timur sudah selesai 100% baik kualitas, kuantitas serta kinerja juga selesai 100% sehingga Jawa Timur mendapat rangking pertama capaian PTSL se Indonesia Tahun Anggaran 2020. Untuk mempercepat pelaksanaan PTSL Tahun Anggaran 2021 Kakanwil Kemen ATR/BPN Provinsi Jawa Timur menandatangani Nota Kesepahaman dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 9 Maret 2021 disaksikan oleh Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Dr. Drs. H. Aco Nur, SH,. MH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur, Drs. H. Bahrussam Yunus, SH,. MH, Kakanwil Kemen ATR/BPN Jatim Ir. H. Jonahar, M.EC,. DEV, Ketua Pengadilan Agama serta Kepala Kantor Pertanahan se Jawa Timur. Kakanwil Kemen ATR/BPN Jatim, Ir. H. Jonahar, M.EC. DEV dalam sambutannya mengatakan kinerja PTSL Tahun Anggaran 2020 Alhamdulilah bisa mencapai 100%. Hanya Jatim yang bisa tuntas 100%. Saya ucapkan terimakasih kepada Bu Gubernur yang sering keliling bersama dan selalu menghimbau masyarakat lewat radio saat talk show agar segera mendaftarkan tanahnya dan minta Kepala Bupati walikota agar membantu program BPN Jatim yaitu Trijuang. "Nota Kesepahaman dengan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sangat diperlukan sekali karena dalam pelaksanaan PTSL kita membutuhkan penetapan waris yang mungkin bertingkat tingkat, penetapan waris ke satu, kedua dan Ketiga, tanpa bantuan beliau mungkin kinerja PTSL kita agak lambat," ungkapnya. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, Dr. Drs. H. Aco Nur, SH,. MH, mengatakan, Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung dengan Kemen ATR dan pemprov Jatim telah mengadakan kerjasama pada tanggal 9 Juni 2019, kegiatan ini berhasil membantu pencari keadilan dalam upaya mendapatkan Sertipikat untuk kepastian hukum atas pemilikan tanah dengan rincian mulai tahun 2019-Februari 2021 total 216 perkara telah diputus dan telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Atas Tanah. Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat strategis dalam persoalan sertipikasi tanah waris.Mayoritas para pencari keadilan yang datang ke PA adalah masyarakat yang tidak mampu sehingga negara harus hadir dan harus dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan. "Dengan demikian kepercayaan masyarakat menjadi semakin tinggi terhadap pemerintah dan lembaga Peradilan khususnya Peradilan Agama," tambahnya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengucapkan terimakasih kepada Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung seraya menerangkan pernah berproses sejak tahun 1999-2000 dan banyak turun dan melihat banyak sekali yang punya lahan turun temurun akhirnya sertipikat nya bukan hanya double tapi tripple dikalahkan oleh Pengadilan dan akhirnya dia yang punya lahan dia juga yang di tahan. Supaya untuk bisa memberikan keadilan kepada pemilik lahan ini kuat sekali support pak Menteri, kuat sekali support pak Dirjen, mudah mudahan ini bersambung dan berseiring menjadi jariyah pak Menteri dan pak Dirjen dan tentu kebahagiaan kami bisa memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, harap Khofifah. Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil dalam sambutannya mengakui BPN bisa efektif kalau ada dukungan yang all out dari pemerintah dan untuk Indonesia pemerintah Provinsi Jawa Timur nomor satu dalam mendukung BPN. "Masyarakat sangat menghargai apa yang dikerjakan oleh BPN Jatim, kalau ada talk show di radio maka yang paling populer adalah masalah Pertanahan, itu menyatakan bahwa masyarakat betapa menghargai yang dikerjakan oleh BPN karena Itu juga perintah Bapak Presiden," ungkap Sofyan. Kerjasama antara Kanwil Kemen ATR/BPN Jatim dengan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan dapat membantu bagaimana bisa melayani masyarakat tentang hak waris, apalagi hak waris orang Islam yang bertingkat tingkat rumitnya luar biasa. Permasalahan waris akan lebih rumit lagi kalau suami punya istri lebih dari satu, menyangkut tanah sulit sekali mensertipikatkannya. Kerjasama ini akan kita jadikan program nasional karena bagus sekali. "Saya consern masalah wakaf. Saat ini kita mempermudah wakaf. Semua tanah wakaf akan kita sertipikatkan supaya tanah wakaf ini juga tertib. Karena banyak sekali tanah wakaf dulu diwakafkan oleh kakeknya, cucunya menggugat kembali. Dengan kita mensertipikatkan menjadi ada kepastian hukum atas wakaf tersebut tentu bekerjsama dengan BWI dan Kemenag," tegas Sofyan. Pada kesempatan tersebut juga ditandatangani nota Kesepahaman antara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten kota dengan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kota. (robertgultom)

Topik:

ATR BPN kemenag PTSL sertipikt

Berita Sebelumnya

Bersama Ditlantas Polda NTB, Mushida Lombok Tengah Deklarasi Dukung Kampung Sehat ll

Berita Selanjutnya

Pembina Desa Harus Berperan Aktif Bantu Aparatur Merumuskan Program Pembangunan