Pembina Desa Harus Berperan Aktif Bantu Aparatur Merumuskan Program Pembangunan

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 16 Maret 2021 13:01 WIB
Monitorindonesia.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap Aparatur Sipil Negara (ASN) Pembina Desa di setiap daerah mampu berperan aktif membantu aparatur desa dalam merumuskan program pembangunan. Hal itu sesuai dengan kewenangan desa yang diatur oleh undang-undang. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, Teguh Setyabudi mengatakan, bahwa pada dasarnya desa mempunyai kewenangan yang cukup luas. Hanya saja tidak semua aparatur desa ataupun kepala desa memahami kewenangannya tersebut. Untuk itu, menurut Teguh, aparatur desa perlu diberikan pemahaman yang utuh terkait sejauh mana kewenangan yang dimiliki. "Disinilah ASN Pembina Desa punya peranan penting, yakni membantu desa untuk mengimplementasikan kewenangan dasar yang dimiliki baik melalui pembuatan peraturan desa dan berbagai program lain," kata Teguh saat membuka Diklat Penataan Kewenangan Desa, di Aula Gedung B BPSDM Kemendagri di Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (15/3/2021). Diklat ini diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri melalui Bidang Politik, Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa dan Kependudukan. Dalam pelaksanaan diklat, Kemendagri menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Terkait kewenangan desa, Teguh menjelaskan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diatur mengenai kewenangan desa. Yakni kewenangan asal usul; kewenangan lokal berskala desa; kewenangan yang ditugaskan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; serta kewenangan lain yang ditugaskan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hanya saja, saat ini desa baru mulai belajar mengimplementasikan kewenangan yang merupakan kewenangan asli desa yakni kewenangan hak asal-usul dan kewenangan desa berskala lokal. Sedangkan kewenangan yang bersumber dari tugas yang diberikan oleh pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota masih harus dirumuskan dengan bimbingan dan pengarahan dari ASN Pembina Desa. "Pejabat Pembina Desa juga bisa mempersiapkan kebijakan daerah dan kepala daerah agar bisa diurai dengan ditugaskan/didelegasikan pelaksanaannya di desa," katanya. Dengan demikian, lanjut Teguh, kegiatan pemerintah desa dapat dinamis, harmonis dan akseleratif dalam melayani masyarakat. Untuk melaksanakan tugas ini, ASN Pembina Desa juga harus ditingkatkan kompetensinya terkait penataan kewenangan desa.[man]

Topik:

Kemendagri Aparatur Desa

Berita Sebelumnya

Kakanwil Kemen ATR/BPN Jatim Tandatangani MoU dengan PT Agama Surabaya

Berita Selanjutnya

M16 Sarankan Pemprov NTB Gagas Lomba Karya Kreatif untuk Munculkan Talenta Tersembunyi

Berita Terkait

Nasional
Menko PM A. Muhaimin Iskandar memimpin penandatangan kesepakatan bersama penataan pesantren antara Menteri Agama, Menteri PU, dan Menteri Dalam Negeri di Kantor Kemenko PM. (Dok. MI)

Tiga Kementerian Sepakat Tata Pesantren, Muhaimin: Sesuai Instruksi Presiden Prabowo

14 Oktober 2025 14:48 WIB

Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution (Foto: Dok Ist)

Bobby Nasution Respons Teguran Kemendagri soal Inflasi Sumut Tertinggi se-Indonesia

7 Oktober 2025 15:00 WIB

Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution (Foto: Dok MI)

Kemendagri Tegur Bobby Nasution, Inflasi Sumut jadi yang Tertinggi se-RI

7 Oktober 2025 11:37 WIB

Nasional
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya (Foto: Ist)

Wamendagri Resmi Tutup Retreat Kepala Daerah Gelombang II di IPDN Jatinangor

26 Juni 2025 19:25 WIB

Nasional
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (Kanan) dan Sekretaris Daerah Tri Hariadi (Kiri) (Foto: Repro)

Tegaskan Klaim, Bupati Tulungagung Sambangi Kemendagri soal 13 Pulau yang Disengketakan

24 Juni 2025 15:54 WIB

Nasional
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya (Foto: Ist)

Wamendagri Resmi Buka Retreat Kepala Daerah Gelombang II di IPDN Jatinangor

22 Juni 2025 15:57 WIB