Bongkar Sindikat Mafia Tanah, Polda Banten Amankan Ratusan Blangko Girik Jadul 

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 27 Maret 2021 13:55 WIB
Monitorindonesia - Aparat dari Polda Banten berhasil mengungkap sindikat mafia tanah, pemalsu ratusan dokumen tanah berupa blangko girik. Bahkan sejumlah stempel, peta tanah dan tandatangan pejabat jaman dulu (jadul) dimiliki sindikat ini. Sindikat mafia tanah ini bekerja sesuai pesanan dengan keuntungan ratusan juta rupiah. Dirreskrimum Polda Banten Kombes Martri Sonny menjelaskan, para tersangka sindikat ini adalah MR (55) berlatar belakang pensiunan honorer di KPP Pratama Serang, CS (38) dan AD (46) keamanan di KPP Pratama Serang dan S (55) mantan honorer di salah satu kecamatan di Serang. "Modus para pelaku ini mencari orang yang ingin membuat girik palsu, setelah itu dibuatkan oleh yang bersangkutan beserta jaringannya," ujar Martri di Mapolda Banten Jalan Syekh Nawawi Al Bantani, Serang, Kamis (25/3/2021). Penangkapan sindikat ini berkat laporan dari warga pemilik tanah yang diberi tahu bahwa MR dan sindikatnya bisa membuat girik. Warga itu mengaku bahwa ia menguasai tanah dan SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) namun giriknya hilang. Ia diketemukan dengan sindikat ini dan diminta imbalan Rp 12 juta agar dibuatkan girik. Setelah girik tersebut jadi, dan dicek pemilik ke kantor desa, rupanya palsu dan tidak terdaftar di dokumen desa. Merasa ditipu, warga tersebut kemudian melaporkan ke Polda Banten pada Senin (22/3) lalu. Saat dilakukan penangkapan, di rumah tersangka MR ditemukan ratusan dokumen terkait tanah, bahkan ada 57 girik palsu yang sudah siap didistribusikan ke pemesan. Dari laporan itu, polisi bergerak menyelidiki kasus tersebut. Dari hasil penyelidikan mereka ternyata sindikat pembuat girik palsu yang bekerja di Banten dengan dugaan telah memalsukan ratusan dokumen girik. "Ada 57 berkas baku tanah, ini sudah siap didistribusikan ke pemesan. Cuma keburu ketangkap, ini sudah atas nama semua," ujarnya. Pemalsuan girik oleh sindikat ini menurutnya hampir sempurna. Para tersangka memiliki blanko girik, jenis dokumen tanah, dokumen girik tahun 70 hingga 80an. Bahkan, mereka mengumpulkan contoh tanda tangan pejabat-pejabat tanah di masa lalu. "Jadi seolah-olah pejabat tahun dulu yang bertanda tangan, bahkan ada 24 copy lebar girik dari Tangerang tahun 80 hingga 83," ujarnya. Secara keseluruhan, barang bukti berdasarkan jenis adalah blanko kosong girik, ratusan blanko c desa, buku daftar nama wajib pajak di 83 desa se-Banten, stempel palsu desa berbagai tahun dari berbagai daerah, mesin ketik hingga peta tanah. Sindikat ini diancam pasal 263 ayat (1) dan Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. (tak)

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Samsat Talangagung Malang Laksanakan Protokol Kesehatan Dengan Ketat

Berita Selanjutnya

Ada yang Nyabu dan Langgar Prokes, Baleku Lounge & CC Executive Karaoke Disegel 

Berita Terkait

Hukum
Mantan Dirjen Bea Cukai Askolani (Foto: Dok MI/Antara)

Dugaan Korupsi POME Terjadi Era Dirjen Bea Cukai Askolani, Ini Sosoknya

3 jam yang lalu

Hukum
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ketiga kiri), Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kiri) dan Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, (13/10/2022). Progres pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung telah mencapai 88,8 persen dan direncanakan beroperasi pada Juli 2023.

KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

3 jam yang lalu

Hukum
Ayaka Suites Hotel (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

Kejagung Berkali-kali "Garap" Petinggi Ayaka Suites Hotel, Ada Apa Nih?

4 jam yang lalu

Hukum
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13.255.244.538.149,00 dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada Senin, 20 Oktober 2025. (Foto: Dok MI/BPMI Setpres)

Kejaksaan Harus Koreksi Diri

4 jam yang lalu

Ragam
Ketua Umum DPP Pengajian Al-Hidayah, yang juga Ketua Komisi X DR RI, Hetifah Sjaifudian

Hetifah Sjaifudian: DPP Al-Hidayah Cetak Generasi Cerdas dan Berakhlak Serta Siap Hadapi Era Digital

4 jam yang lalu

Nasional
Sabo Dam Menayu di Sungai Pabelan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. (Foto: PU)

Kementerian PU Kembangkan Fungsi Sabo Dam Menayu di Magelang Sebagai Sumber Irigasi

4 jam yang lalu