DPRD Panggil Mitra Kerja Bahas Permasalahan Tanah di Tulungrejo Blitar

Aan Sutisna

Diperbarui 14 Juli 2022 22:45 WIB

DPRD Panggil Mitra Kerja Bahas Permasalahan Tanah di Tulungrejo Blitar

Blitar, MI - Komisi I DPRD Kabupaten Blitar gelar dengar pendapat terkait redistribusi tanah yang diajukan Pokmas Maju Sejahtera, Desa Tulungrejo, Kecamatan Wates, Kamis (14/6/2022). Hadir Ketua Pokmas Subito beserta pengurus dan Hadi Sucipto selaku pendamping, Kepala Desa Tulungrejo Turmuji, Muspika Kecamatan Wates, serta Dinas Perkim, juga BPPKAD. Rapat dipimpin Ketua Komisi I Muharam Sulistiono, didampingi Sekretaris Panoto dan beberapa anggota. Fokusnya penyelesaian masalah pertanahan yang bermula dari redistribusi aset Pemkab Blitar tahun 2001 di desa Tulungrejo. Subito menyampaikan, aset itu merupakan kompensasi dari redistribusi tanah eks Perkebunan Sekargadung. Namun tanah dibiarkan terbengkalai sehingga warga menggarapnya. "Kami meminta untuk diredistribusi ulang sebab sejak 2001 tidak dikelola Pemkab, bisa dikatakan sebagai tanah terlantar," tuturnya. Masyarakat telah melakukan berbagai upaya dan mengirimkan surat ke instansi terkait. Namun hingga kini belum menemukan kepastian. "Mohon untuk dijelaskan kenapa tanah tersebut tidak bisa untuk dilakukan redis, kenyataannya dari dulu sampai sekarang prosesnya juga sudah selesai. Kalau tidak diberikan, harus ada alasannya," lanjut Subito. Sekretaris Pokmas Winardi juga mempertanyakan proses awal jadi aset. "Apa yang menjadi dasar dari Pemerintah Kabupaten Blitar melekati tanah tersebut dengan hak pakai. Sudah sejak redistribusi tanah tahun 2001 tanah tersebut digarap warga hingga sekarang. Saya berharap tanah aset Pemkab seluas kurang lebih 52 ha dikembalikan ke warga," ucap Winardi. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyampaikan aset itu bukan tanah terlantar, tapi dalam proses tukar guling dengan kawasan hutan Maliran dan sudah tersertifikasi sejak 2005. Hadi Sucipto selaku pendamping Pokmas mempertanyakan bukti sertifikat yang disampaikan oleh BPPKAD. Ia memberikan contoh salah satu daerah di Kabupaten Blitar bisa dilakukan redis melalui beberapa tahapan. "Terjadinya aset pemkab ini tidak sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang lain dan sangat berpotensi masalah. Baik dilihat dari dasar perolehan tanahnya juga status hak pakai yang tidak pernah dikelola Pemkab Blitar. Pihak Pemkab perlu mengkaji ulang aset tersebut dari pada memicu persoalan hukum," terang Hadi Sucipto. Menutup dengar pendapat, Ketua Komisi I Muharam Sulistyo meminta agar menindaklanjuti permohonan masyarakat atas penguasaan tanah yang sudah sekian segera bisa terselesaikan. “Mudah-mudahan melalui hearing ini ada tindaklanjut dari pemerintah daerah dengan tim percepatan penyelesaian permasalahan tanah, dengan harapan keinginan warga bisa terselesaikan,” pungkasnya. (JK) #DPRD #DPRD #DPRD

Topik:

DPRD Kabupaten Blitar

DPRD Panggil Mitra Kerja Bahas Permasalahan Tanah di Tulungrejo Blitar

Berita Sebelumnya

Anak 13 Tahun di Bojonegoro Tenggelam di Sungai Bengawan Solo

Berita Selanjutnya

Pemkab Indragiri Hulu Tampung Pengaduan Warga di Aplikasi Lapor

Berita Terkait

DPRD dan Pemkab Blitar Teken Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2025, Siapkan Langkah Menuju APBD 2026

Ketua DPRD Blitar Dorong Pejabat Baru Wujudkan Birokrasi Profesional dan Berpihak ke Rakyat

Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Blitar Tegaskan Peran Strategis di Daerah

Waspada Zona Rawan, BPBD dan DPRD Sosialisasikan Mitigasi Bencana Gunung Kelud di Garum

Dukung Pengesahan UU TNI dan Pemberantasan Korupsi, Ormas GPI Gelar Aksi Damai

Gerindra Kabupaten Blitar Perkuat Sinergi dengan Media Menyambut Ramadan 2025

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K