Komisi II DPRD Kabupaten Blitar Targetkan Ranperda Perlindungan Produk Lokal Rampung Agustus 2022

Aan Sutisna
Aan Sutisna
Diperbarui 18 Juli 2022 19:51 WIB
Blitar, MI - Komisi II DPRD Kabupaten Blitar rapat kerja (raker) membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perlindungan produk lokal, di ruang paripurna, Senin (18/7/2022). Raker dihadiri Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Disperindag, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta sejumlah pelaku usaha UMKM dan asosiasi. Rapat dipimpin Ketua Komisi II Candra Purnama dan Wakil Ketua Suwondo, diikuti sejumlah anggota komisi. Suwondo mengatakan, dalam pembahasan ranperda inisiatif dewan ini, ingin didengarkan berbagai gagasan dari berbagai pihak untuk dituangkan ke dalam Perda. “Artinya mereka (pelaku usaha) harus kuat dan dilindungi dengan sifat yang mengikat yakni dengan Perda, mengingat populasi pelaku usaha begitu banyak. Ini sebagai pengungkit, juga sebagai salah satu potensi di Kabupaten Blitar,” terangnya kepada awak media setelah acara. Anggota DPRD Kabupaten Blitar ini menjelaskan, dalam raker mengemuka sejumlah kendala yang dihadapi pelaku usaha terkait perizinan. Dirinya juga berharap setelah dituangkan dalam Ranperda, agar pemerintah daerah benar-benar hadir mengingat hal itu amanat Perda. Perlindungan produk lokal atau produk yang dihasilkan oleh masyararakat Kabupaten Blitar itu sifatnya menyeluruh, utamanya produk pertanian, perikanan perkebunan dan produk olahan makanan. "Jadi, kesulitan mereka bisa difasilitasi dan kita bantu,” jelasnya. Pihaknya juga memastikan, dalam rancangan perda tentang perlindungan produk lokal, juga dituangkan aturan-aturan untuk memasilitasi para pelaku usaha, seperti peningkatan sumber daya manusia dan ajang promosi serta pemasaran produk lokal. "Raperda tersebut merupakan bentuk keperpihakan dan kepedulian lembaga legislatif untuk mendorong UMKM di Kabupaten Blitar khususnya tentang perlindungan produk lokal," imbuhnya. Dalam pembahasan Ranperda itu, juga telah melakukan koordinasi dengan daerah-daerah lain yang sudah menjalankan. Sehingga menjadi salah satu referensi untuk menata Kabupaten Blitar yang dituangkan dalam Raperda tersebut. “Nantinya akan dibahas dengan pemerintah daerah untuk disepakati sebagai produk hukum untuk selanjutnya diterbitkan Perbup untuk mengatur secara rinci dan untuk secepatnya diaplikasikan. Pembahasan sudah matang dan pada 12 Agustus 2022 harus sudah selesai," tandasnya. (JK/ADV) #DPRD Kabupaten Blitar

Topik:

DPRD Kabupaten Blitar

Berita Sebelumnya

PT SAL Serobot 75 Hektare Lahan Petani, DPRD dan Kementerian LHK Diminta Bertindak

Berita Selanjutnya

Begini Perintah Tegas KSAD kepada Prajurit di Upacara 17-an

Berita Terkait

Nusantara
Penandatanganan KUA- PPAS 2025, DPRD dan Pemkab Blitar.(Foto: Dok/JK-MI)

DPRD dan Pemkab Blitar Teken Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2025, Siapkan Langkah Menuju APBD 2026

30 Agustus 2025 13:10 WIB

Nusantara
Suasana saat kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji di Pendopo RHN, (Foto: Dok/JK-MI)

Ketua DPRD Blitar Dorong Pejabat Baru Wujudkan Birokrasi Profesional dan Berpihak ke Rakyat

30 Agustus 2025 13:04 WIB

Nusantara
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Blitar Ratna Dewi Nirwana Sari, didampingi Wakil Ketua I M Rifa'i, saat menyampaikan keterangan pers (Foto: Dok/JK-MI)

Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Blitar Tegaskan Peran Strategis di Daerah

15 Agustus 2025 18:46 WIB

Nusantara
Suasana saat kegiatan sosialisasi di Balai Desa Karangrejo, Garum, Kabupaten Blitar.(Foto: Dok/JK-MI)

Waspada Zona Rawan, BPBD dan DPRD Sosialisasikan Mitigasi Bencana Gunung Kelud di Garum

6 Agustus 2025 16:54 WIB

Nusantara
Koordinator Aksi, Jaka Prasetya saat menyampaikan orasi (Foto: Dok MI/JK)

Dukung Pengesahan UU TNI dan Pemberantasan Korupsi, Ormas GPI Gelar Aksi Damai

29 Maret 2025 00:07 WIB

Nusantara
Salah satu awak media Blitar saat berjabat tangan dengan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Blitar Ratna Dewi Nirwana Sari. (Dok/JK-MI)

Gerindra Kabupaten Blitar Perkuat Sinergi dengan Media Menyambut Ramadan 2025

12 Maret 2025 22:55 WIB