TPID Kota Mojokerto Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Kemendagri

Adelio Pratama

Diperbarui 31 Oktober 2022 21:14 WIB

TPID Kota Mojokerto Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Kemendagri

Mojokerto, MI - Sekretaris Daerah (sekda) Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Mojokerto mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI secara daring di Ruang Command Center, Kantor Pemkot Mojokerto, Senin (31/10).Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian dan diikuti secara daring oleh seluruh Gubernur, Bupati/Wali Kota, serta jajaran Forkopimda se-Indonesia.Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dalam sambutannya menegaskan rapat evaluasi dan monitoring pengendalian inflasi setiap pekan dilakukan sesuai dengan arahan Presiden RI.Era golobaliasi, kata Tito, dunia menjadi satu sistem semua negara saling ketergantungan, satu negara akan berpengaruh kenegara lain, seperti contoh dampak inflasi dibeberapa negara yang mencapai 80 persen seperti Negara Turki, Argentina dan negara-negara eropa.“Saat ini angka inflasi nasional diangka 5,95 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada Oktober 2022,” jelas Tito.Menurut Tito, ada beberapa faktor yang membuat Negara Indonesia lebih kuat menghadapi inflasi, diantaranya adalah sumber daya alam yang melimpah.“Tanah yang subur dan pembangunan yang merata serta gerakan secara serempak Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menangani situasi agar tidak terjadi krisis dan berdampak buruk bagi Pemerintah Pusat dan Daerah,” beber Tito.Pada kesempatan ini, Tito menyampaikan bahwa ada 20 komoditas yang perlu dilakukan pemantauan. Yaitu beras, cabai rawit, tepung terigu, tahu mentah, daging ayam ras, minyak goreng, telur ayam ras, gula pasir, ikan gembung, susu bubuk balita, bawang merah, bawang putih, mie instan, susu bubuk, cabai merah, daging sapi, tempe dan jeruk.Dalam rakor pagi ini, Mendagri juga menyampaikan bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) juga dapat dimanfaatkn untuk penanganan inflasi. Ia juga mengimbau agar anggaran Bansos segera dicairkan karena itu akan sangat membantu bagi masyarakat.“Bagi pemerintah daerah yang belum menganggarkan Bansos segera dianggarkan, jangan menunggu adanya perubahan,” tegas Tito.Selain Mendagri, pagi ini beberapa kementerian/Lembaga juga memaparkan hasil pantuan dan evaluasinya untuk pengendalian inflasi, yaitu Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kemeterian Pertanian, TNI dan Polri serta Kejaksaan Agung. (MI/Titin)

Topik:

Kemendagri TPID Kota Mojokerto

TPID Kota Mojokerto Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Kemendagri

Berita Sebelumnya

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Terima Audiensi DPD LSM LIRA

Berita Selanjutnya

Gempa Terkini Magnitudo 3,3 Guncang Saparua Maluku Tengah

Berita Terkait

DPR Bakal Panggil Kemendagri dan Pemda soal Dana Daerah Rp234 Triliun Mengendap di Bank

Tiga Kementerian Sepakat Tata Pesantren, Muhaimin: Sesuai Instruksi Presiden Prabowo

Bobby Nasution Respons Teguran Kemendagri soal Inflasi Sumut Tertinggi se-Indonesia

Kemendagri Tegur Bobby Nasution, Inflasi Sumut jadi yang Tertinggi se-RI

Wamendagri Resmi Tutup Retreat Kepala Daerah Gelombang II di IPDN Jatinangor

Tegaskan Klaim, Bupati Tulungagung Sambangi Kemendagri soal 13 Pulau yang Disengketakan

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K