Widayat Subroto Hardi: Rotasi Merupakan Hal yang Wajar Ditubuh Organisasi

Kota Bekasi, MI - Jabatan adalah amanah. Ketika belum diberikan jabatan, berarti Tuhan menilai seseorang itu belum amanah. Maka, ketika diberikan kesempatan mengemban jabatan harus betul-betul amanah, karena segala sesuatu dalam hidup ini adalah hanyalah titipan Tuhan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Pemerintah Kota Bekasi, Widayat Subroto Hardi menepis isu pelantikan 11 eselon II di Pemerintahan Kota Bekasi yang digelar pada Rabu (30/8) lalu. "Saya tidak pernah goyo yang namanya jabatan. Fokus saja dengan pekerjaan sesuai tupoksi saya. Kemarin sewaktu open bidding, saya ngomong sama istri jangan menghayal kemana-mana, nanti bisa kecewa," kata Subroto saat ditemui Monitorindonesia.com, di ruang kerjanya, Selasa (12/9). Menurut Widayat, rotasi ditubuh organisasi adalah hal yang wajar sebagai penyegaran, berarti pimpinan bersama Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) menilai masing-masing yang diangkat dan dilantik pantas mengisi kekosongan. "Jadi mengenai isu yang menyebut ada nuansa politis, tidak perlu dibahas," tegasnya. Kadisperkimtan yang akrap disapa Broto ini menambahkan, bahwa jika ada isu yang mengatakan promosi dan pelantikan eselon II tersebut bernuansa politis atau Nepotisme, bagi dia tidak perlu ditanggapi. Karena, rotasi bagi organisasi adalah hal yang wajar sebagai penyegaran sekaligus pendalaman kinerja. Kemudian, ungkap dia, untuk mengisi kekosongan pada unit kerja sudah menjadi wewenang pimpinan. "Pasti sudah melalui kajian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)," jelas Broto. Broto pun mengaku tidak menyangka bahwa dirinya masuk daftar nama-nama yang akan dipromosi. Namun ia juga mengaku siap melaksanakan tugas yang diamanatkan, dan berkomitmen menjaga amanah tersebut. "Alhamdulillah, berarti Allah melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan mempercayai saya mengemban tugas sebagai Kadisperkimtan," terang Broto. Jadi tambahnya, asumsi yang menyebut ada nuansa politis atau nepotisme adalah sebuah kebebasan berpendapat. Namun tentu harus dijaga supaya tidak menjadi bias. Disinggung soal posisi sejumlah Kepala Dinas yang sudah bertahun-tahun tidak dipromosi atau rotasi, menurut Broro, itu adalah kewenangan pimpinan, dan pasti ada keistimewaan jabatan tersebut untuk tetap dilanjutkan pejabat bersangkutan. "Itu pasti berdasarkan kajian pimpinan bersama Baperjakat," kuncinya. (M. Aritonang)