Ratusan Masyarakat Unras: Tuntut Usut Tuntas Dugaan KKN di Kabupaten Blitar

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 19 September 2023 03:56 WIB
Blitar, MI - Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Organisasi masyarakat (Ormas) Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) Blitar, melaksanakan aksi unjuk rasa terkait beberapa permasalahan yang terjadi di Kabupaten Blitar, pada Senin (18/9). Aksi Ormas GPI pimpinan Jaka Prasetya di Kantor Pemkab Blitar Kanigoro, usai menyampaikan orasinya, di Kantor Pemkab, peserta aksi melanjutkan aksinya di Kantor DPRD Kabupaten Blitar, usai melakukan orasi di depan kantor dewan. Perwakilan dari GPI diterima oleh Komisi I DPRD Kabupaten Blitar. Kesempatan itu, perwakilan menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya, pengelolaan PDAM diduga ada kebocoran, pengelolaan eks Bengkok dan sewa Rumah Dinas Wakil Bupati Blitar yang saat ini sudah mengundurkan diri. Serta Pengelolaan RSUD dan pembangunan infrastruktur khususnya jembatan. Menurut Jaka Prasetya, usai diterima dan beraudensi dengan Komisi I, dirinya mengatakan kepada awak media, terkait sewa rumah dinas Wakil Bupati (Wabup ) Blitar penghuninya atau pejabat yang menghuninya sudah mengundurkan diri, jadi rumah tersebut harus dikosongkan, karena kalau tidak, biaya umum setiap bulan akan terserap. “Rumah dinas Wakil Bupati Blitar disewa sebesar Rp 294 juta pertahun belum dipotong pajak, nanti kita juga menuntut ke APH apakah nilai kontraknya ada kepatutan pengunaan anggarannya,” kata Jaka. ”Dan terkait PDAM, kita ingin memperdalam pengelolaan di intern PDAM, karena kita duga ada kebocoran-kebocoran dalam pengelolaannya," tambahnya. Lebih lanjut, Jaka menjelaskan dugaan korupsi di lingkup Pemkab, pihaknya juga mendengar adanya dugaan salah satu pejabat yang saat ini menjadi Kepala Dinas menerima gratifikasi dari pihak ketiga dalam hal pengadaan barang dan jasa. ”Apa ini sudah ditindaklanjuti oleh kejaksaan dan kepolisian, kita nanti akan kumpulkan data-data dan kita dorong kepada penyidik kejaksaan dan kepolisian untuk segera menindak lanjuti dan kita akan kawal terus. Dan ternyata pihak ketiga yang diberikan wewenang untuk mengerjakan di pengadaan barang dan jasa itu ternyata bermasalah hukum, karena pernah menjadi tersangka di Sulawesi Barat sejak 23 Juni 2023,” jelas Jaka. Terkait aset eks bengkok, dirinya juga menambahkan, pengelolaan eks bengkok yang aturan dan regulasinya dilakukan oleh Kepala Kelurahan di seluruh Kabupaten Blitar. Sudah jelas ada target yang harus disetor ke Pemda lewat Bappenda. Namun dari pihak APH, mempermasalahkan dan juga ada beberapa Kepala Kelurahan yang dipanggil dan seakan pemerintah daerah tidak melakukan upaya perlindungan terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Kepala Kelurahan. ”Nanti kita juga pertanyakan ke APH dimana kontruksi hukumnya, kalau mau disalahkan. Bukan lurah yang harus bertanggung jawab tapi Sekda, karena regulasi yang membuat Sekda atau Bupati dan sudah ada Perbub serta ditindaklanjuti dengan SK Bupati tentang pelaksanaan lelang eks bengkok,” pungkasnya. (JK)

Topik:

Unras KKN Kabupetan Blitar

Berita Sebelumnya

Mayat Tanpa Kepala di Lampung Diduga Nelayan Asal Indramayu

Berita Selanjutnya

Pria Tanpa Identitas Diduga Maling Motor di Probolinggo Meninggal Dunia Berlumuran Darah

Berita Terkait

Nusantara
Kondisi pos polisi di depan Gedung Sate, di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, yang dibakar massa pada Jumat (29/8/2025) sore. Foto: Dok MI

Unras di Depan Gedung DPRD Jabar, Pos Polisi Dibakar Massa

29 Agustus 2025 17:46 WIB

Hukum
Aktivitas penambangan di Pulau Kawei, yang masuk dalam wilayah Kepulauan Raja Ampat

Dugaan KKN Menguat! Pejabat Pemberi Izin Tambang di Raja Ampat Harus Diperiksa

8 Juni 2025 13:24 WIB

Hukum
Joko Widodo (kanan) dan Firli Bahuri (kiri) (Foto: Dok MI/Antara)

PDIP Ungkap Pembungkaman KKN Jokowi Lewat Pencopotan Ubedillah Badrun dari UNJ

31 Januari 2025 19:14 WIB

Hukum
Joko Widodo (kanan) didampingi Ketua Pelaksana Perayaan Imlek Nasional 2023 Franky Oesman Widjaja (kedua kiri), Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Sugianto Kusuma (kedua kanan), dan Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) menghadiri Perayaan Imlek Nasional 2023 di Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu (29/1/2023). Perayaan Imlek Nasional 2023 mengusung tema ''Bersyukur, Bangkit, dan Maju Bersama'' (Foto: Dok MI/Antara)

Kasus Pagar Laut: Jokowi Terancam 12 Tahun Penjara

28 Januari 2025 18:07 WIB