Disangka Meredup, M. Trijanto Pastikan Agenda Pemekaran Blitar Selatan Tetap Berlanjut

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 17 Januari 2024 16:18 WIB
M Trijanto, insiator pemekaran wilayah Kabupaten Blitar Selatan dan calon anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Timur. (Foto: Ist)
M Trijanto, insiator pemekaran wilayah Kabupaten Blitar Selatan dan calon anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Timur. (Foto: Ist)

Blitar, MI - Pemekaran wilayah Kabupaten Blitar terus berlanjut, karena adanya ketimpangan dalam pembangunan salah satunya pembangunan infrastruktur di Blitar Selatan. 

Hal inilah yang mendorong adanya sejumlah orang yang menginisiasi untuk melakukan pemekaran menjadi Kabupaten Blitar Selatan.

Mohammad Trijanto salah satu inisiator pemekaran wilayah Blitar Selatan memastikan bahwa agenda tersebut masih tetap berjalan. Namun untuk saat ini dirinya masih berkonsentrasi kepada pemilihan DPD RI dapil Jawa Timur.

Menurut Mohammad Trijanto saat di temui di rumahnya, Rabu (17/1) mengatakan, agenda untuk melanjutkan pemekaran Kabupaten Blitar menjadi Kabupaten Blitar Selatan ini terus bergulir. 

"Agenda yang kami bahas bersama sejumlah inisiator lain masih berjalan. Hanya saja saat ini sejumlah inisiator pemekaran wilayah Kabupaten Blitar menjadi Kabupaten Blitar Selatan masih membantu saya untuk memenangkan kursi DPD-RI dapil Jawa Timur," ujar Trijanto.

Secara geografis penyebutan masyarakat Blitar Selatan tersebut berdasarkan dengan batas sungai. Dimana Sungai Brantas menjadi pemisahnya.

Masyarakat yang tinggal di selatan Sungai Brantas menyebut dirinya sebagai masyarakat Blitar Selatan.

Adanya keinginan pemekaran Kabupaten Blitar Selatan saat ini mendorong inisiator dan warga masyarakat membentuk organisasi yang diberi nama Gema Sapto Argo Lodoyo.

Organisasi ini pun sudah mendapatkan legalitas hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum HAM.

"Kita sudah menandatangani akta notaris Gema Sapto Argo Lodoyo beberapa bulan lalu. sebagai embrio pemekaran Blitar Selatan, setelah itu langsung menyusun program kerja demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Blitar Selatan melalui opsi pemekaran wilayah,” terangnya. 

Trijanto menambahkan bahwa pemekaran wilayah Blitar Selatan bakal kembali disuarakan usai Pilpres dan Pileg 2024. 

"Karena salah satu fungsi dari DPD RI salah satunya adalah fungsi anggaran, legislasi dan menyampaikan aspirasi masyarakat di daerah ke pusat," pungkasnya.

Wacana pemekaran wilayah Blitar Selatan muncul ke publik tahun 2023. Salah satu faktor yang mendasari adanya pemekaran wilayah tersebut karena masyarakat wilayah Blitar Selatan kecewa dengan pembangunan jalan dan infrastruktur yang dinilai ada ketimpangan dibanding dengan masyarakat Blitar Utara.

(JK)