Pemprov Malut Sukses Gelar Market Sounding E-Katalog Lokal Pekerjaan Konstruksi

Firmansyah Nugroho
Firmansyah Nugroho
Diperbarui 9 Juni 2024 08:47 WIB
Ratusan peserta yang mengikuti Market Sounding e-Katalog Lokal Pekerjaan Konstruksi, di Hotel Corner, Ternate, Sabtu (8/6/2024) (Foto: Istimewa)
Ratusan peserta yang mengikuti Market Sounding e-Katalog Lokal Pekerjaan Konstruksi, di Hotel Corner, Ternate, Sabtu (8/6/2024) (Foto: Istimewa)

Ternate, MI - Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) sukses menggelar Market Sounding Katalog Elektronik Lokal Pekerjaan Konstruksi, bertempat di Hotel Corner Palace Ternate, Sabtu (8/6/2024).

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPBJ Malut Abdul Farid Hasan, diikuti sebanyak 119 peserta pelaku usaha baik secara langsung maupun daring.

Dia mengatakan, pengadaan barang dan jasa sangat strategis dalam mendukung pembangunan di Provinsi Maluku Utara.

Karena itu, diharapkan dalam proses pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien dan dilakukan dengan tata kelola yang baik,” ucapnya saat membaca sambutan Plt Gubernur Malut Samsuddin Abdul Kadir.

Menurutnya, kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk mendukung program modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan sistem elektronik dilingkungan pemerintah provinsi Maluku Utara.

"Hari ini merupakan momentum bersejarah, karena ini merupakan langkah pertama memulai sistem yang akan mempermudah kita dalam melakukan pemilihan penyedia melalui katalog elektronik khususnya untuk pekerja konstruksi,” katanya.

Kata Farid, tujuan Market Sounding hari ini adalah untuk mendapatkan respon pasar pada pelaksanaan pembangunan konstruksi jalan dan jembatan menggunakan metode e-purchasing.

“Output dari kegiatan ini juga diharapkan banyak media dapat berpartisipasi dalam penayangan produk pada Katalog Lokal di provinsi Maluku Utara,” ujarnya.

Selain itu, ini juga sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan, terutama dalam hal pemenuhan dalam indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah dan pemenuhan capaian monitoring Saber Pungli Indonesia atau Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.

“Melalui kegiatan ini, saya berharap bisa dijadikan sebagai sarana informasi dan memecahkan masalah yang terjadi, sekaligus masalah yang kami hadapi dalam hal percepatan Pengadaan Barang dan Jasa, khususnya katalog konstruksi di Maluku Utara,” jelas Farid. (RD)