Rumor Persekongkolan di Pilkada Maluku Utara Dibantah Keras

Sofifi, MI - Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Utara, Abubakar Abdullah, dengan tegas membantah tuduhan adanya keberpihakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap salah satu calon gubernur dalam Pilkada 2024. 

Pernyataan ini disampaikan untuk merespons spekulasi yang semakin gencar di tengah masyarakat, yang menuduh pemerintah bermain di balik layar politik pemilihan.

Dalam wawancara dengan sejumlah wartawan di Kantor Gubernur Maluku Utara pada Selasa (27/8/2024), Abubakar Abdullah menegaskan bahwa tidak ada kebijakan maupun tindakan dari pemerintah provinsi yang mengarah pada dukungan terhadap salah satu kandidat. 

"Nggak, tidak ada itu. Pertama, dipastikan tidak ada keberpihakan. Yang kedua, tidak ada kebijakan yang condong kepada salah satu kandidat karena kita, sesuai arahan Bapak Gubernur, memang diharapkan untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik tetap ditingkatkan," ujar Abubakar dengan tegas, menghilangkan ruang bagi spekulasi lebih lanjut.

Abubakar menekankan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah pada peningkatan kualitas pelayanan publik, bukan terlibat dalam permainan politik praktis. 

Ia memaparkan langkah-langkah teknis yang telah diambil, termasuk evaluasi terhadap Monitoring Center for Prevention (MCP) dan inovasi daerah, serta penilaian kinerja pemerintahan daerah. 

"Itu yang dilakukan. Kalau ada hubungan kesana, sih, sebetulnya tidak," tegasnya, seolah mengarahkan perhatian publik pada hal-hal yang lebih substansial.

Lebih jauh, Abubakar juga merespons rumor yang mengaitkan Penjabat Gubernur Maluku Utara dengan seorang bakal calon gubernur dalam pertemuan rahasia di Jakarta. 

Calon tersebut, yang dikenal sebagai pengusaha berpengaruh dengan jaringan kuat di pusat dan daerah, dikabarkan telah bertemu dengan Penjabat Gubernur untuk membahas kepentingan politik tertentu. Namun, Abubakar dengan tegas membantah klaim tersebut.

"Saya hadir waktu pelantikan Pak Gubernur di Jakarta, dan saya menyaksikan semua kegiatan beliau. Setelah pelantikan dari Kemendagri, beliau langsung ke kantor penghubung dan mengikuti kegiatan zoom sampai sore. Tidak ada pertemuan-pertemuan lain," jelas Abubakar, menekankan bahwa jadwal Gubernur sangat padat dan terbatas pada urusan resmi.

Abubakar juga tidak menutup kemungkinan adanya kunjungan yang bertujuan membangun relasi untuk mempercepat pembangunan daerah. 

Ia mengakui bahwa membangun konektivitas dan jaringan adalah bagian dari strategi pembangunan yang tidak bisa dihindari. 

"Kalau toh kunjungan itu terjadi juga dalam rangka untuk membangun relasi untuk percepatan pembangunan, membangun konektivitas, dan jaringan," tambahnya, menunjukkan bahwa dalam politik dan pemerintahan, hubungan strategis adalah hal yang wajar dan diperlukan.

Saat disinggung mengenai kemungkinan adanya dukungan dari pejabat provinsi terhadap calon tertentu, Abubakar sekali lagi menepis tuduhan tersebut. 

"Tidak ada lah. Ah, itu saya tidak tahu. Itu hak-hak orang, kan, saya tidak bisa mewakili hak orang lain untuk berkata, kan. Itu kan hal dia, hak pribadi orang. Kalau secara kelembagaan, tidak ada. Kalau secara pribadi, itu saya tidak bisa memberikan komentar apapun," tegasnya, menutup celah bagi spekulasi terkait keterlibatan pribadi dalam kontestasi politik. (Rais Dero)