Empat Aset Pemprov jadi Kado Indah Gubernur Sherly di HUT Provinsi Maluku Utara ke-26

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 30 September 2025 1 hari yang lalu
Asisten II Wali Kota Tikep, Taher Husen (Foto: Dok MI)
Asisten II Wali Kota Tikep, Taher Husen (Foto: Dok MI)

Sofifi, MI - Pemprov Malut memastikan akan menyerahkan sejumlah aset miliknya kepada Pemkot Tikep. Rencana penyerahan ini disepakati dalam pertemuan Wagub Malut, Sarbin Sehe, bersama perwakilan Pemkot Tikep yang berlangsung di Kantor Gubernur, Sofifi, Selasa (30/9).

Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa penyerahan aset akan dilakukan secara resmi oleh Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, bertepatan dengan peringatan HUT ke-26 Provinsi Malut.

Asisten II Wali Kota Tikep, Taher Husaen, yang hadir mewakili Pemkot Tikep, menjelaskan kepada sejumlah awak media di Pelabuhan Speed Boat Sofifi bahwa audiensi bersama Wagub Malut, Sarbin Sehe, secara khusus membahas persoalan aset daerah. 

Menurutnya, terdapat sejumlah aset vital yang hingga kini status kepemilikannya masih berada di bawah Pemprov Malut, namun keberadaan dan fungsinya lebih banyak berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat di wilayah Kota Tikep. 

Oleh karena itu, pihaknya berharap agar aset-aset tersebut dapat segera diserahkan sehingga Pemkot Tikep memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dan melakukan intervensi program sesuai kebutuhan daerah.

“Kami meminta agar beberapa aset Provinsi dapat segera diserahkan kepada Pemkot Tidore Kepulauan,” ujarnya.

Taher menjelaskan bahwa aset yang diminta untuk diserahkan dari Pemprov Malut kepada Pemkot Tikep bukan sekadar aset biasa, melainkan fasilitas vital yang sangat erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat. 

Ia menegaskan bahwa keberadaan pasar, gudang pangan, pelabuhan, hingga jaringan air bersih memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, distribusi logistik, dan pelayanan publik di wilayah Kota Tikep. 

Taher bilang, bahwa penyerahan aset-aset ini diharapkan dapat mempercepat langkah pemerintah kota dalam melakukan pengelolaan serta intervensi kebijakan yang lebih efektif dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Taher menekankan bahwa keterlambatan dalam pengalihan aset dapat berdampak pada lambannya pelayanan dan penataan fasilitas yang seharusnya segera ditangani. Dengan penguasaan penuh oleh Pemkot Tikep, pemerintah daerah akan lebih leluasa merancang program dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan sebenarnya masyarakat di lapangan. 

Dari pasar yang menjadi pusat ekonomi lokal, gudang pangan yang menopang ketahanan bahan pokok, pelabuhan rakyat yang menjadi jalur transportasi utama, hingga jaringan air bersih yang menyangkut kebutuhan dasar, seluruhnya dinilai sebagai infrastruktur penting yang harus segera ditangani secara teknis.

“Agar secepatnya bisa ditangani, salah satunya Pasar Galala, Gudang Pangan, Pelabuhan Rakyat di Somahode, ada juga pariwisata, dan air bersih,” jelas Taher.

Terkait persoalan air bersih, Taher menegaskan perlunya sinkronisasi agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. 

“Alhamdulillah sudah ada kesepakatan. Mungkin besok kita akan tindak lanjuti teknisnya pada air bersih,” tambahnya.

Taher memastikan bahwa penyerahan aset dari Pemprov Malut ke Pemkot Tikep bukan hanya sebatas wacana, melainkan sudah ada kesepakatan konkret yang akan diwujudkan dalam waktu dekat. Ia menjelaskan bahwa momentum HUT ke-26 Provinsi Malut dipilih sebagai ajang yang tepat untuk melakukan penyerahan secara simbolis. 

Penyerahan itu sekaligus menegaskan komitmen Pemprov dalam memberikan ruang lebih besar bagi Pemkot Tikep untuk mengelola aset-aset vital yang selama ini masih berada di bawah kewenangan provinsi. Dengan demikian, pengelolaan aset bisa lebih terarah dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Taher juga menegaskan bahwa keputusan menyerahkan aset ini sangat penting agar Pemkot Tikep segera dapat melakukan intervensi dan pengelolaan secara mandiri. Ia menilai, tanpa adanya pengalihan, aset-aset tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pelayanan publik. 

Oleh sebab itu, penyerahan resmi di momen HUT Malut akan menjadi tonggak baru bagi hubungan koordinatif antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota. 

“Itu beberapa aset yang sudah disepakati untuk diserahkan pada hari ulang tahun Provinsi nanti oleh Gubernur kepada Pemerintah Kota Tidore, sehingga bisa segera diintervensi dan dimanfaatkan oleh Pemkot,” pungkas Taher. (Jainal Adaran).

Topik:

Maluku Utara