DPRD Kabupaten Blitar Gelar Paripurna LKPJ Kinerja Bupati 2024

Blitar, MI - DPRD Kabupaten Blitar menyelenggarakan Rapat Paripurna pada Selasa (4/3/2025) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2024. 

Rapat tersebut dilaksanakan di ruang Graha Paripurna ini dihadiri oleh Bupati Blitar Rijanto beserta jajaran Kepala OPD, anggota DPRD, Forkopimda, dan undangan lainnya, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifai.  

Membuka rapat, M Rifai mengungkapkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah. 

“LKPJ bukan sekadar laporan administratif, melainkan refleksi komitmen kita untuk membangun Blitar yang lebih baik,” ujarnya.  

Agenda kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan rekomendasi  
Panitia Khusus (Pansus) LKPJ memaparkan sejumlah rekomendasi kritis, termasuk peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, penguatan infrastruktur, digitalisasi layanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rekomendasi ini disetujui secara bulat oleh seluruh anggota DPRD setelah melalui tahap penyampaian pendapat akhir dari lima fraksi:  
1. Fraksi Gerakan Persatuan Demokrat  
2. Fraksi Partai Amanat Nasional  
3. Fraksi Golongan Karya  
4. Fraksi PDI Perjuangan  
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa  

“Setuju!” seru seluruh anggota DPRD serentak, disahkan dengan ketukan palu oleh Rifai sebagai tanda keputusan resmi.  

Sementara itu, Bupati Blitar Rijanto menyampaikan apresiasi atas masukan konstruktif dari DPRD. Ia menegaskan, rekomendasi tersebut akan menjadi pedoman dalam menyusun kebijakan strategis, termasuk perencanaan anggaran dan peraturan daerah. 

“Kami berkomitmen mempercepat pemerataan pembangunan, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah kuncinya,” tegasnya.  

Pihaknya juga menyoroti pentingnya kolaborasi multipihak untuk mewujudkan visi “Blitar Berdaya dan Berjaya“, termasuk dukungan dari TNI, Polri, serta organisasi masyarakat.  

Rapat Paripurna ini menjadi bagian dari mekanisme evaluasi tahunan DPRD guna memastikan kinerja pemerintah daerah selaras dengan aspirasi masyarakat. 

Implementasi rekomendasi akan dipantau secara berkala, dengan harapan mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan berpihak pada rakyat.  

“Mari kita jadikan momentum ini sebagai pelecut semangat untuk bekerja lebih keras. Keberhasilan Blitar adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya. (JK/ADV DPRD)