Tak Ada Balas Dendam Politik di Era Sherly-Sarbin

Sofifi, MI — Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda, kembali menegaskan arah dan komitmennya terhadap reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersih dan transparan. Dalam pertemuan bersama para pejabat eselon II, III, dan IV di Kantor Gubernur Malut di Sofifi, Sherly menyampaikan serangkaian pernyataan tegas yang mencerminkan keteguhannya untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih efektif dan berpihak kepada rakyat.

Gubernur perempuan pertama dalam sejarah Maluku Utara ini menekankan bahwa untuk membangun pemerintahan yang sehat dan modern, dibutuhkan kolaborasi yang jujur serta perubahan pola pikir di kalangan birokrat.

“Untuk itu, diperlukan mindset yang benar, satu pelayan masyarakat. Kita harus bekerja dengan hati dan penuh ketulusan. Hal sederhana, saya hanya minta semuanya bekerja dengan hati dan penuh ketulusan, menyadari bahwa masyarakat itu sebenarnya adalah bos kita. Maka mereka harus dilayani, bukan disuruh tunggu tanpa kepastian, bukan dipersulit, bukan dibikin bingung dengan birokrasi yang rumit,” tegas Sherly.

Ia menyoroti pentingnya transformasi pelayanan publik yang selama ini dinilai terlalu lambat, berbelit-belit, dan tidak berpihak pada masyarakat. Dirinya menegaskan, birokrasi bukan tempat untuk menciptakan masalah baru, melainkan menjadi alat untuk menyelesaikan masalah rakyat.

“Kita harus melakukan dan menerapkan birokrasi yang responsif, yang proaktif, memberikan solusi. Kita ada karena untuk memberikan pelayanan kepada mereka, menyelesaikan masalah mereka, membantu permasalahan-permasalahan mereka, bukan membuat masalah mereka menjadi lebih ribet,” ucapnya dengan nada serius.

Untuk mempercepat reformasi birokrasi dan mewujudkan digitalisasi layanan publik, Sherly mengungkapkan bahwa Pemprov Malut akan mempelajari praktik-praktik terbaik dari daerah lain. Salah satunya adalah dengan menjalin kerja sama dan studi banding ke Provinsi Jawa Timur.

“Untuk itu saya tahu proses administrasi itu sangat berbelit-belit, maka saya dalam tahun ini akan mentransformasinya menjadi e-digital. Saya sudah berkomunikasi dengan Bu Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur bahwa kami Maluku Utara pengen belajar dari Jawa Timur supaya kami lebih baik, supaya lebih bisa bertumbuh dan lebih modern,” ujarnya.

Sherly bahkan menjadwalkan kunjungan balasan ke Jawa Timur pada bulan April ini. “Nanti bulan April saya akan berbalas kunjungan ke sana untuk melihat mereka melakukan good governance yang baik, SMK-nya, dan banyak hal yang bisa kita pelajari. Kita akan studi banding ke Jawa Timur,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan, tolok ukur keberhasilan birokrasi bukanlah seberapa sibuk para ASN, tetapi seberapa puas masyarakat terhadap layanan pemerintah. 

“Birokrasi yang baik itu apa yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa mengeluh. Kalau masyarakat masih mengeluh, artinya kita belum bekerja dengan baik,” ujar Sherly, menekankan bahwa evaluasi kinerja harus berbasis dampak nyata di masyarakat.

Lebih jauh, Sherly menyampaikan harapan agar seluruh kepala dinas, kepala bidang, dan kepala seksi benar-benar memastikan bahwa layanan yang diberikan bukan hanya formalitas, tetapi memberi perubahan konkret.

“Good governance ini mungkin kalian sudah sering mendengar setiap kali bintek, setiap acara di Kemendagri. Sebuah kata yang sering diucapkan tapi jarang dilakukan. Sebenarnya good governance itu sederhana — yang penting kita profesional, bersih, transparan, dan akuntabel. Nggak ada korupsi, nggak ada pungutan liar, tidak ada penyalahgunaan jabatan, mengutamakan kepentingan rakyat. Kemudian setiap program itu harus jelas antara output dan input, harus jelas output-nya apa,” katanya.

Dalam kesempatan berbeda saat memimpin apel gabungan, Gubernur Sherly juga menggarisbawahi prinsip kepemimpinannya yang inklusif dan anti-politik balas dendam.

“Tidak ada politik balas dendam. Tidak ada. Karena saya adalah Ibu Gubernur untuk semua dan sesuai dengan semboyan dari Maluku Utara, Marimoi Ngone Futuru, bersama kita kuat,” ucapnya.

Sherly pun menegaskan bahwa ia dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe tidak bisa bekerja sendiri, dan membutuhkan dukungan dari aparatur sipil negara terbaik.

“Saya dan Pak Sarbin bukan manusia super. Kami membutuhkan putra-putri terbaik di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Untuk itu, dalam proses enam bulan ke depan akan mencari putra-putri terbaik untuk membantu saya dalam menyukseskan janji-janji politik saya dan Pak Sarbin kemarin,” tuturnya.

Sherly juga memberi peringatan keras terhadap praktik jual beli jabatan, proyek, dan anggaran yang mencatut namanya maupun nama Wakil Gubernur. 

Ia menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang diberikan kewenangan untuk mengatasnamakan dirinya dalam urusan-urusan tersebut.

“Dan yang paling terakhir adalah, jangan percaya kepada siapapun — siapapun yang mengatasnamakan saya dan Pak Sarbin, menjualbelikan jabatan, proyek atau anggaran, karena saya tidak akan memberikan kewenangan kepada siapapun,” ucapnya tajam.

Ia juga memperingatkan bahwa ASN yang terjebak dalam praktik seperti itu harus menanggung risikonya sendiri. 

“Jadi kalau nanti Bapak Ibu sudah terlanjur keluar doi ratusan juta, katanya karena dia bilang Ibu bilang, dia kenal dengan Ibu — itu bodohnya kalian sendiri. Itu menjadi biaya kalian sendiri. Saya tidak punya utang budi dengan kalian karena saya sudah bilang di apel perdana ini,” tambahnya dengan suara lantang.

Sherly kemudian menegaskan, “Jangan tanya lagi ‘Ibu katanya si ini ada titip ini’, ‘katanya si ini ada bawa ini’. Jangan ditanya lagi. Kalau ditanya, akan ada seribu pertanyaan. Kalimatnya adalah siapapun.”

Ia juga menyampaikan optimisme bahwa dengan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berbasis meritokrasi, Pemprov Malut dapat bergerak ke arah yang lebih baik. 

“Saya yakin dengan bekerja dengan hati yang tulus, saya dan Pak Sarbin positive thinking. Karena saya percaya dalam pemerintahan Provinsi Maluku Utara ini dapat menjadi lebih baik. Bahwa sistem meritokrasi dapat dijalankan, good governance dapat dijalankan, efisiensi anggaran dapat dijalankan. Bukan berarti kalian akan menderita,” ujarnya.

Sebagai penutup, Sherly mengungkapkan keprihatinannya terhadap tidak proporsionalnya alokasi anggaran selama ini.

“Saya tahu porsi masing-masing, cuma selama ini kebanyakan, yah, kebanyakan, semua anggaran yang saya buka isinya angin semua. Coba kita tempatkan yang proporsional. Bukan hanya untuk 3 ribu orang yang ada di sini. Ada 1,3 juta masyarakat Maluku Utara yang harus menikmati APBD,” tegasnya.

Ia menyebut bahwa total anggaran Pemprov Malut yang tersisa hanya sekitar Rp2,9 triliun setelah berbagai pemotongan. 

“Dana Pemprov Malut yang sedikit ini cuma setelah dipotong-potong sisa 2,9 triliun rupiah. Kita harus memanfaatkan setiap rupiahnya dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mereka,” pungkas Sherly. (Rais Dero)