Gubernur Sherly Tjoanda Bongkar Cara Mendekati Pusat Demi Rumah Rakyat

Sofifi, MI - Pemprov Malut kembali mencatatkan pencapaian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem. Melalui pendekatan yang persuasif dan diplomasi pembangunan yang dilakukan langsung oleh Gubernur Malut Sherly Tjoanda ke berbagai kementerian, daerah ini berhasil memperoleh dukungan signifikan dari pemerintah pusat.

Pada tahun 2025 mendatang, Malut dipastikan akan menerima alokasi 3.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk direlokasi dan dibangun kembali. Ini merupakan hasil dari komunikasi aktif antara Pemprov Malut dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang selama ini menjadi mitra strategis dalam bidang infrastruktur dasar dan perumahan rakyat.

Program ini bukan hanya bentuk komitmen pusat terhadap pembangunan di wilayah timur Indonesia, tetapi juga cerminan keseriusan Gubernur Sherly dalam menyasar kebutuhan dasar masyarakat secara langsung dan konkret.

“Saya selalu katakan dari awal, bahwa kita tidak bisa membangun sendiri hanya dengan APBD provinsi maupun kabupaten/kota. Bukan karena kita lemah, tapi karena memang kita butuh bantuan dari pusat,” ujar Sherly.

Di tengah ketatnya persaingan antar daerah untuk mendapatkan program pusat, Sherly menunjukkan inisiatif strategis dengan terus mendatangi kantor-kantor kementerian, termasuk saat berada di luar daerah. Ia menyadari bahwa tanpa intervensi langsung dari kepala daerah, peluang untuk mendapatkan anggaran pusat akan sulit diraih secara optimal.

Upaya tersebut menunjukkan bagaimana peran kepala daerah tidak hanya sebagai eksekutor anggaran, tetapi juga sebagai diplomat pembangunan yang berani memperjuangkan kebutuhan masyarakatnya di level nasional. 

Hal ini pula yang kemudian memperkuat posisi Malut sebagai daerah prioritas dalam program perumahan berbasis keadilan sosial.

“Saya secara rutin mendatangi semua kementerian untuk mencari program-program yang bisa dibawa ke Malut. Kemarin di Manado pun saya sempatkan untuk bertemu dengan Balai Perumahan, dan akhirnya kita mendapatkan alokasi 300 rumah per kabupaten untuk tahun 2025. Artinya ada 3.000 rumah untuk Malut tahun depan,” terangnya.

Alokasi 3.000 unit rumah itu akan didistribusikan merata kepada seluruh kabupaten dan kota di Malut. Masing-masing daerah akan mendapatkan kuota sebanyak 300 rumah RTLH. 

Namun, meskipun alokasi sudah jelas, program ini hanya bisa terealisasi bila pemerintah daerah menunjukkan komitmen yang kuat dan menyiapkan dokumen pendukung secara lengkap.

Gubernur Sherly mengingatkan bahwa peluang yang sudah terbuka ini jangan sampai terhambat karena kelambanan administratif. 

Ia pun menegaskan bahwa pihak kementerian sudah menjamin kesiapan dana, dan tinggal menunggu gerak cepat dari daerah

“Anggarannya sudah ada, yang dibutuhkan sekarang adalah komitmen dari masing-masing kepala daerah untuk segera melengkapi seluruh data dan dokumen yang diperlukan. Kalau lengkap, maka kita bisa langsung eksekusi,” kata Sherly.

Program ini tidak hanya berhenti di angka 3.000 rumah tahun depan. Gubernur Sherly mengumumkan bahwa untuk tahun 2026, Malut juga telah mendapat kuota 10.000 unit rumah RTLH, yang akan disebar ke seluruh kabupaten/kota secara adil dan proporsional.

Rencana pembangunan tersebut menjadi bagian dari visi jangka menengah yang akan menopang perbaikan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. 

Dengan tambahan kuota tersebut, Pemprov Malut diharapkan dapat menurunkan angka rumah tidak layak huni secara drastis dalam dua tahun ke depan.

Sherly pun kembali mengingatkan pentingnya kolaborasi antara Pemprov dan seluruh Pemkab/Pemkot agar semua tahapan teknis bisa berjalan dengan lancar.

“Untuk tahun 2026, kuotanya mencapai 10.000 rumah. Setiap kabupaten/kota akan dapat 1.000 rumah. Untuk itu, yang dibutuhkan sekarang adalah kerja sama dan keseriusan dalam menyusun serta mengirimkan dokumen pendukung,” tegasnya.

Program relokasi RTLH ini menjadi bagian dari pendekatan struktural Pemprov Malut untuk menjawab tantangan kemiskinan ekstrem melalui penyediaan tempat tinggal yang layak, sehat, dan manusiawi. 

Di saat bersamaan, gagasan ini juga mendukung pencapaian target SDGs dan agenda prioritas nasional di bidang pengentasan kemiskinan.

Dalam banyak kesempatan, Gubernur Sherly menegaskan bahwa kualitas hidup masyarakat Malut, terutama kelompok rentan dan termarjinalkan, harus menjadi indikator utama keberhasilan pemerintahannya. 

Ia percaya, rumah adalah fondasi peradaban keluarga, dan dari rumah yang layak, lahir generasi Malut yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. (Jainal Adaran)