PKK Malut Harus Lepas dari Kegiatan Tak Berdampak

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 28 Juli 2025 09:01 WIB
Gubernur Malut Sherly Tjoanda memberikan sambutan pada kegiatan Rakerda V PKK Malut di Bela Hotel, Ternate, Minggu malam 27 Juli 2025 (Foto: Biro Adpim Malut)
Gubernur Malut Sherly Tjoanda memberikan sambutan pada kegiatan Rakerda V PKK Malut di Bela Hotel, Ternate, Minggu malam 27 Juli 2025 (Foto: Biro Adpim Malut)

Ternate, MI - Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, menegaskan peran strategis Tim Penggerak PKK dalam pembangunan kesejahteraan keluarga, saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) V PKK Malut Tahun 2025 di Bela Hotel, Ternate, Minggu (27/7/2025) malam.

Kegiatan bertema “Bergerak Bersama Mewujudkan Malut Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan, dan Berkelanjutan” ini menjadi momen penting bagi konsolidasi gerakan PKK se-Malut untuk lima tahun ke depan.

Dalam sambutannya, Gubernur Sherly menekankan bahwa Rakerda PKK bukan sekadar agenda seremonial tahunan. 

Ia berharap kegiatan ini mampu melahirkan kebijakan dan program kerja yang konkret dan berdampak langsung pada pemberdayaan serta peningkatan kualitas hidup keluarga di Malut.

“Rakerda ini diharapkan bukan hanya menjadi kegiatan rutin seremonial, tapi bisa menghasilkan keputusan rencana kerja yang dapat diimplementasikan untuk memberdayakan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Sherly.

Sherly juga menegaskan pentingnya keselarasan antara program-program PKK dan dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

“Program-program PKK harus sejalan dengan RPJMD Malut dengan visi Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Berkelanjutan,” ujarnya.

Salah satu penekanan penting Gubernur dalam forum ini adalah soal penanganan stunting. Menurut Sherly, stunting harus dijadikan prioritas utama karena menyangkut masa depan generasi Malut.

“PKK adalah garda terdepan yang paling dekat dengan keluarga. Maka penanganan stunting berbasis keluarga harus menjadi program prioritas,” tandasnya.

Gubernur juga menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Malut. Ia meminta agar PKK tidak hanya fokus pada program keluarga secara umum, tetapi turut menjadi pelopor perlindungan terhadap kelompok rentan ini.

“Peran PKK harus menyentuh pemberdayaan ekonomi keluarga, sekaligus terlibat aktif menyelesaikan persoalan kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak. Dibutuhkan kerja sama erat antara PKK kabupaten/kota dan provinsi,” seru Sherly.

Lebih jauh, Sherly mendorong agar PKK masuk lebih dalam ke dunia pendidikan, khususnya dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dari tingkat dasar hingga menengah, sebagai langkah preventif terhadap berbagai bentuk kekerasan.

“Mari cari solusi bersama. Lakukan pendekatan sejak dini lewat sosialisasi ke sekolah-sekolah, dari SD, SMP hingga SMA,” ajaknya.

Ketua Tim Penggerak PKK Malut, Rusni Sarbin, dalam laporannya menyebutkan bahwa Rakerda kali ini menjadi forum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program selama lima tahun terakhir serta menyusun arah kebijakan untuk lima tahun ke depan.

“Ini momentum reflektif dan strategis bagi tim penggerak PKK, untuk mengukur capaian sebelumnya dan menyusun langkah kebijakan yang adaptif dan solutif,” ujar Rusni.

Ia pun menyampaikan apresiasi atas dukungan Gubernur Malut dan seluruh pemangku kepentingan yang selama ini memberi ruang dan dukungan nyata kepada gerakan PKK.

“Dukungan Gubernur dan jajaran menjadi penyemangat kami dalam menjalankan tugas membantu pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga,” katanya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap kesehatan keluarga, Rakerda ini juga diisi dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis. Program ini merupakan bagian dari kontribusi PKK dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya di bidang kesehatan masyarakat.

Rakerda V PKK Malut akan berlangsung selama tiga hari, dari 27 hingga 29 Juni 2025, dan menghadirkan perwakilan PKK dari seluruh kabupaten/kota di Malut.

Acara pembukaan turut dihadiri oleh jajaran penting, antara lain Sekda Malut Samsuddin A. Kadir, Ketua DPRD Malut Ikbal Ruray, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malut, Kepala BKKBN Malut, para pimpinan OPD lingkup Pemprov, serta seluruh Ketua Tim Penggerak PKK kabupaten/kota se-Malut.

Rakerda ini diharapkan menjadi awal dari sinergi yang lebih kuat antara PKK dan pemerintah daerah dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan keluarga, memperkuat ketahanan sosial, serta menciptakan Malut yang inklusif, sehat, dan berkeadilan. (Jainal Adaran).

Topik:

Maluku Utara Malut Gubernur Malut Sherly