Pemprov Malut Stop ASN Model “Datang, Duduk, Diam, dan Pulang”

Ternate, MI - Pemprov Malut kembali menunjukkan keseriusannya dalam membenahi kualitas aparatur sipil negara (ASN). Melalui pendekatan berbasis digital, Pemprov berencana menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas yang menyasar seluruh ASN di lingkup pemerintah provinsi. Inisiatif ini merupakan bagian integral dari strategi pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan, dengan menempatkan penguasaan teknologi dan kecakapan digital sebagai salah satu pilar utama birokrasi modern.

Dorongan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan pelayanan publik di era digital, di mana kecepatan, akurasi, dan efisiensi menjadi tolok ukur utama. Di tengah pesatnya transformasi digital yang memengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan, Pemprov Malut menyadari pentingnya membekali ASN dengan keterampilan baru agar mampu beradaptasi dan berinovasi. Untuk itu, pemerintah memulai tahap awal dengan menyusun rencana pelatihan yang berbasis pada pemetaan digital kompetensi ASN.

“Jadi SDM untuk saat ini kita akan mulai melakukan penataan dimulai dengan membuat semacam pemetaan digital bagi para ASN,” ujar Sekda Malut, Samsuddin Abdul Kadir, usai memimpin rapat di eks Hotel Crysant, yang kini menjadi Kantor Penghubung Pemprov Malut di Ternate, Jumat (1/8).

Pemprov tidak ingin lagi bekerja dalam ruang gelap terkait kondisi SDM yang ada. Dengan pemetaan digital ini, setiap pegawai akan memiliki profil kompetensi yang tercatat secara sistematis dan akurat. Pendekatan ini memungkinkan manajemen ASN menjadi lebih terarah, terukur, dan berbasis data. 

Hasil dari pemetaan ini tidak hanya untuk dokumentasi internal, tetapi juga menjadi dasar strategis dalam menyusun program pelatihan lanjutan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu maupun instansi tempat mereka bekerja.

Selain itu, pemetaan ini akan memudahkan Pemprov dalam melakukan klasifikasi pelatihan secara tematik, baik untuk teknis, manajerial, maupun pengembangan kepribadian. Data yang terkumpul akan menunjukkan dengan jelas siapa saja yang telah mengikuti pelatihan, jenis pelatihan yang diambil, serta sejauh mana manfaatnya terhadap kinerja. 

Proses ini akan melibatkan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), yang akan menyusun kurikulum pelatihan secara sistematis sesuai dengan arahan kepala daerah.

“Dengan begitu kita bisa mengetahui seberapa banyak SDM yang sudah terlatih, dan apa saja yang sudah terlatih. Setelah data itu didapatkan secara keseluruhan, maka akan dimintakan kepada BPSDM sesuai dengan arahan Ibu Gubernur untuk menyusun peta pelatihan apa saja yang harus diberikan kepada SDM ASN Provinsi Maluku Utara untuk meningkatkan kapasitasnya,” jelas Samsuddin.

Tak hanya berhenti pada pemetaan dan penyusunan daftar pelatihan, Pemprov juga telah mengidentifikasi kebutuhan pelatihan prioritas yang akan segera dieksekusi pada tahun 2025. 

Penetapan prioritas ini mempertimbangkan dinamika tugas dan fungsi yang dijalankan oleh masing-masing ASN serta tantangan administratif yang berkembang secara cepat. 

Gagasan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil analisis panjang terhadap kebutuhan birokrasi daerah yang kerap tertinggal akibat minimnya investasi dalam peningkatan kualitas ASN.

Sebagai bagian dari kebijakan strategis, Pemprov menilai bahwa pelatihan tidak boleh bersifat seremonial atau generalis, melainkan harus spesifik dan berdampak langsung terhadap kinerja. 

Oleh karena itu, dalam tahap awal pelaksanaan, akan difokuskan pada tiga jenis pelatihan inti yang relevan dengan tantangan tata kelola pemerintahan saat ini, termasuk penguatan literasi digital, pelayanan publik berbasis teknologi, dan tata kelola keuangan berbasis sistem elektronik.

“Peta itu kemudian, paling tidak akan ada tiga pelatihan yang sangat penting yang akan kita lakukan di tahun 2025,” kata Samsuddin.

Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, disebut memberikan perhatian serius terhadap pembangunan SDM aparatur sebagai prioritas utama dalam agenda reformasi birokrasi. 

Menurut Samsuddin, hal itu menjadi alasan kuat di balik penyelenggaraan rapat bersama sejumlah perangkat daerah terkait. Keseriusan gubernur dalam mendorong peningkatan kapasitas ASN merupakan bentuk nyata komitmen pemerintahan saat ini dalam menjawab ekspektasi publik terhadap pelayanan yang profesional, cepat, dan akuntabel.

Lebih jauh, Sekda menegaskan bahwa peningkatan kualitas ASN menjadi elemen kunci dalam mencapai visi pembangunan daerah. 

Ia menyebut bahwa keberhasilan program-program prioritas daerah sangat bergantung pada kesiapan SDM yang menggerakkannya. 

Oleh karena itu, strategi peningkatan SDM tidak bisa ditunda lagi. Pelatihan dan pengembangan kapasitas akan menjadi bagian integral dari tata kelola birokrasi ke depan.

Dengan pendekatan baru ini, Pemprov Malut berharap dapat membentuk birokrasi yang bukan hanya mampu menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki daya inovasi dalam merespons kebutuhan masyarakat yang kian kompleks. 

Transformasi digital tidak lagi sekadar alat bantu, tetapi menjadi kerangka utama dalam menciptakan layanan publik yang efisien dan berorientasi pada hasil. Komitmen ini diyakini akan membawa perubahan besar dalam wajah pelayanan publik Malut di masa mendatang.

“Sesuai dengan rencana strategi kita akan menyusun untuk peningkatan SDM. Jadi perhatian Ibu Gubernur untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, untuk itu kita laksanakan rapat tersebut,” ungkap Samsuddin. (Jainal Adaran)