Evaluasi ASN Pemprov Malut Gunakan Standar Nasional

Sofifi, MI  - Pemprov Malut di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda resmi mengadopsi Sistem Manajemen Talenta. Program ini menjadi salah satu inovasi penting yang dirancang untuk memperbaiki kualitas birokrasi, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai instrumen utama dalam pengelolaan data dan penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sherly menyampaikan hal itu ketika diwawancarai di Kantor Gubernur Sofifi pada Senin (25/8), setelah usai melantik pejabat eselon III dan IV. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa penerapan manajemen talenta bukan hanya wacana, melainkan sudah mulai diterapkan sejak bulan Juli lalu, berangkat dari kesepakatan lintas daerah.

“Bulan lalu ada pertemuan Rakor di Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara dengan Prof Sudan dan seluruh kepala daerah Bupati/Wali Kota. Kita sudah tanda tangan dan komitmen untuk segera menjalankan manajemen penerapan talenta itu di bulan Juli,” ungkap Sherly.

Selanjutnya, ia menuturkan bahwa pada Agustus Pemprov Malut sudah melakukan presentasi sistem tersebut di tingkat provinsi. Sistem itu diberi nama Simata, singkatan dari Sistem Manajemen Talenta, yang menurutnya telah disusun secara lengkap dan siap dijalankan.

“Kemudian di bulan Agustus ini kemarin Pemprov kita sudah expose Simata, Simata itu manajemen Talenta dan sudah lengkap,” jelasnya.

Sherly mengungkapkan, langkah berikutnya adalah membawa Simata ke tingkat nasional untuk dipresentasikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ia berharap proses ini berjalan lancar agar Pemprov Malut segera memperoleh dasar hukum pelaksanaan sistem tersebut.

“Hari Kamis ini akan expose di Jakarta dengan BKN langsung. Jika tidak ada kendala maka di September awal kita sudah selesai untuk menerima SK pelaksanaan manajemen talenta,” tegasnya.

Ia kemudian menjelaskan bahwa sistem ini terintegrasi dengan Aplikasi ASN Digital yang dimiliki setiap pegawai. Aplikasi itu tidak hanya menjadi wadah data diri, tetapi juga mencatat seluruh riwayat karier dan pengembangan kompetensi ASN.

“Jadi semua data dari ASN, saat ini ASN punya aplikasi namanya ASN Digital. Semua data diri, semua karir, semua sertifikat diklat, bintek, semua dimasukin,” katanya.

Dengan sistem ini, penilaian terhadap kinerja ASN tidak lagi dilakukan secara subjektif. Sistem akan secara otomatis mengklasifikasikan ASN ke dalam kategori tertentu berdasarkan capaian kinerja.

“Semua output, semua catatan prestasi nanti secara otomatis sistem akan menilai. Setelah dia kinerjanya baik dia akan muncul, jadi ada grid, jadi bilangnya kotak 1 sampai kotak 9. Dia akan muncul ada di kotak mana,” jelasnya.

ASN yang berada pada kategori terbaik, kata Sherly, akan diprioritaskan dalam promosi jabatan. Sementara mereka yang berada di kategori bawah akan didukung dengan pelatihan dan sertifikasi agar kualitasnya meningkat.

“Kita akan selalu mempromosikan mereka yang ada di kotak 8 dan 9. Dan buat mereka yang ada di kotak bawah dari BKD akan membantu untuk bagaimana mereka meng-upgrade diri, ambil diklat apa, sertifikat apa,” ujarnya.

Menurut Sherly, sistem ini menjadi jawaban atas tuntutan publik akan birokrasi yang bebas dari praktik nepotisme. Ia menegaskan, promosi jabatan ke depan hanya akan diberikan kepada mereka yang benar-benar berprestasi.

“Sehingga kemudian bisa segera naik ke kotak dengan nilai yang lebih tinggi. Sehingga ke depan ketika kita mempromosikan seseorang memang karena prestasinya, bukan karena teman, saudara, titipan,” tegasnya.

Gubernur perempuan pertama Malut ini juga mengakui bahwa dirinya sering mendapat titipan nama dari berbagai pihak. Namun ia menekankan bahwa semua usulan tetap akan melalui mekanisme obyektif yang ketat.

“Saya sendiri disini baru, saya tidak mengingat semua nama ASN. Banyak saya mengakomodir semua yang menitip, mulai dari relawan, partai politik, banyak yang menitip nama-nama. Saya hanya bisa mempertahankan mereka untuk diprioritaskan dalam uji kompetensi,” katanya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa promosi jabatan juga akan mempertimbangkan penilaian rekan kerja, bawahan, maupun atasan. Cara ini menurutnya lebih adil karena menggambarkan kemampuan ASN dari berbagai sisi.

“Tetapi dalam promosi kembali lagi hasil tes. Kemudian catatan dari sesama rekan kerjanya, catatan dari atasnya, catatan dari bawahnya, itu semua kita pertimbangkan,” jelasnya.

Selain itu, rekam jejak ASN di lembaga pengawasan juga tak bisa diabaikan. Ia memberi contoh bagaimana ASN dengan nilai tinggi batal dipromosikan karena memiliki catatan buruk di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Dan kemudian catatan BPK. Karena kemarin ada dua yang bagus mau kita promosikan, tapi kemudian punya catatan di BPK di masa lalu yang kemudian itu juga menjadi pertimbangan,” ungkap Sherly.

Sherly lalu menuturkan contoh konkret dari hasil tes seleksi sebelumnya, di mana titipan pejabat tetap tidak bisa diloloskan jika nilainya rendah maupun punya masalah di masa lalu.

“Kalau kemarin contoh kita ketika tes 400-an itu ada titipan yang nilainya bagus, kemudian ada titipan yang nilainya juga di bawah rata-rata. Itu tidak bisa kita akomodirkan. Kemudian kemarin ada titipan, semuanya bagus, tapi kemudian punya catatan di BPK, yang kemudian itu pun tidak bisa kita akomodirkan,” katanya.

Sherly kembali menegaskan bahwa ASN harus mengandalkan kerja keras, bukan lobi. ASN yang ingin dipromosikan harus membuktikan diri melalui pelatihan, sertifikasi, dan capaian nyata.

“Jadi waktu dan uang bukan dipakai untuk nge-lobby supaya dia dipromosikan. Waktu dan uang dipakai ngambil diklat, sertifikat, kerja, output, sehingga dia bisa dipromosikan karena dirinya sendiri,” tegasnya.

Sherly juga mengingatkan jajarannya agar mengurangi rapat-rapat seremonial. Fokus birokrasi, menurutnya, harus diarahkan pada program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Saya mengarahkan untuk kurangi kegiatan-kegiatan meeting, forum diskusi dikurangin. Lebih ke program-programnya yang berdampak langsung bagi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, yang mencerdaskan mereka, meningkatkan pendapatan mereka, dan kemudian ada makanan untuk mereka,” ujarnya.

Ia menjelaskan, jumlah ASN Pemprov Malut saat ini mencapai 11 ribu orang, termasuk hasil rekrutmen P3K dan CPNS terbaru. Jumlah besar ini menurutnya akan dievaluasi secara bertahap.

“Pada akhirnya semua akan dievaluasi. Ini kan dari sekarang kita punya petualangnya sudah 11.000, dengan penambahan P3K kemarin, CPNS kemarin,” katanya.

Sherly merinci, sekitar 7.000 ASN berprofesi sebagai guru, sementara 4.000 lainnya bekerja di kantor Pemprov maupun UPTD di kabupaten/kota. Semuanya akan diuji dengan sistem standar BKN.

“Sekarang ada 11.000. Dari 11.000 itu mungkin 7.000 di guru, 4.000 mungkin di kantor ini yang masih kita petahkan. 4.000 yang ada di kantor, yang ada di Sofifi maupun di UPTD di Kabupaten/Kota akan kita teskan semua menggunakan aplikasi dengan standarnya BKN,” jelasnya.

Ia menambahkan, hasil tes itu akan menentukan siapa yang layak promosi. ASN dengan nilai tinggi otomatis akan mendapat prioritas.

“Setelah dites kan kelihatan tuh mana yang melebihi angka rata-rata, mana yang di bawah. Yang melebihi angka rata-rata otomatis dia akan ada di kotak-kotak yang nilainya tinggi, itu akan kita kirimkan kayak kemarin,” terang Sherly.

Sherly menyebut hasil tes terakhir telah menghasilkan daftar nama ASN potensial untuk sektor prioritas. Pelantikan berikutnya akan lebih banyak mengisi posisi di bidang pertanian, perikanan, serta OPD teknis lainnya.

“Setelah kita tes, kita dapat yang nilainya tinggi pertanian, perikanan listnya. Kita kasih ke kadisnya masing-masing, mereka itu yang pilih. Jadi pelantikan dua tiga minggu lagi itu isinya perikanan, pertanian, dan OPD-OPD. Hari ini kan lebih ke banyak BPKD, BKD, dan Administrasi,” pungkas Sherly. (Jainal Adaran)