Merlisa Marsaoly Bongkar Inkonsistensi Laporan OPD soal Anggaran

Sofifi, MI - Ketua Komisi III DPRD Malut, Merlisa Marsaoly, menyoroti ketidaksinkronan antara dokumen RAPBD 2025 dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang seharusnya sudah disiapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Temuan ini terungkap usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah OPD mitra di Kantor DPRD Malut, Sofifi, Rabu (3/9).

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya koordinasi antar-OPD dalam menyiapkan dokumen perencanaan anggaran. Padahal, RAPBD 2025 sudah dibahas dan diserahkan ke DPRD, sementara sejumlah OPD justru belum memiliki pegangan dokumen resmi.

“Tadi dinas Perkim, BPBJ, Dinas Lingkungan Hidup, ESDM dan Bappeda, nah dari sekian rapat itu baru diketahui ternyata memang baru disampaikan di RAPBD 2025 jadi beberapa dinas belum memegang RKAnya rencana kegiatan anggaran (RKA) nya belum dipegang oleh Dinas terkait tapi RAPBD yang di DPRD sudah dipegang kan,” kata Merlisa kepada wartawan.

Ia menegaskan bahwa kondisi ini harus segera disinkronkan. Meski belum final, DPRD tidak ingin perencanaan yang terburu-buru berdampak pada realisasi program di lapangan.

“itu sudah disampaikan tinggal kita sinkronkan ternyata memang belum final,” ujarnya.

Komisi III, lanjut Merlisa, memilih mengambil langkah awal untuk membahas temuan tersebut. Menurutnya, hal itu bukan persoalan besar, sebab DPRD tetap akan menyesuaikan dengan jadwal yang sudah diputuskan oleh Badan Musyawarah (Banmus).

“Jadi makanya itu Komisi III mengambil langkah memang lebih dulu untuk membahas, itu juga tidak menjadi masalah karena kita menyesuaikan dengan rapat yang diputuskan oleh Banmus,” ungkapnya.

Merlisa juga mengungkapkan bahwa setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata angka-angka anggaran yang disampaikan Bappeda tidak jauh berbeda dengan dokumen yang ada di DPRD. Perbedaannya hanya terletak pada bagaimana alokasi waktu kegiatan, terutama program fisik, bisa disesuaikan agar tetap berjalan sesuai target.

“Kita juga setelah ditanyakan Bappeda ternyata anggaran yang disampaikan juga tidak jauh berbeda hanya dilihat bagaimana supaya waktu kalau memang dalam waktunya dari sisi kegiatan program fisik kalau memang bisa berarti dilaksanakan karena beberapa dinas juga masih ada usulan tambahan jadi seperti itu,” jelasnya.

Dalam forum tersebut, Komisi III DPRD Malut juga menekankan pentingnya evaluasi. Mereka ingin melihat sejauh mana progres kegiatan berjalan hingga September 2025. Salah satu yang jadi perhatian adalah laporan BPBJ, yang menyebut 96 persen kegiatan sudah selesai ditenderkan.

“Kita prinsipnya evaluasi yah mana kegiatan yang sudah sampai September ini dari progres yang ada ini sudah mencapai berapa persen ternyata dari BPBJ juga telah menyampaikan bahwa juga berapa kegiatan yang sudah ditenderkan berkisar di 96 persen yang sudah ditenderkan walaupun…” kata Merlisa.

Namun demikian, lanjut Merlisa, Bappeda juga mengakui progres serapan anggaran masih rendah. Banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan, tetapi penyerapan dana sama sekali belum berjalan.

“Dan tadi Bappeda juga sampaikan juga progresnya rendah karena kegiatan yang sudah dilaksanakan tapi penyerapannya belum ada, anggarannya belum,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Merlisa juga menyoroti Dinas Perkim yang tercatat memegang porsi anggaran besar. Menurutnya, sebagian besar anggaran itu dialokasikan untuk pembebasan lahan Sekolah Garuda dan persiapan penataan arena Popnas.

“Prinsipnya Dinas Perkim itu lebih banyak anggaran yang kemarin disampaikan oleh Ibu Gubernur pembebasan lahan itu untuk Sekolah Garuda dan untuk persiapan penataan Popnas,” tuturnya.

Sayangnya, sebagian OPD masih belum memahami secara jelas anggaran yang akan mereka laksanakan. Hal ini karena dokumen manualnya baru diserahkan belakangan, sehingga ada keterlambatan dalam proses perencanaan.

“Kebanyakan mereka belum mengetahui jelas anggaran yang akan mereka laksanakan karena memang secara manualnya baru diserahkan nanti,” jelasnya.

Sementara itu, dari sisi teknis tender, BPBJ memastikan hampir seluruh pembiayaan kegiatan APBD 2025 sudah rampung. Proses tender dinyatakan selesai dan dokumen-dokumen sudah dikembalikan ke dinas masing-masing.

“Di BPBJ sudah 96 persen rata-rata pembiayaan kegiatan dari APBD baik lewat tender, yah sudah berkontrak selesai dan dokumennya sudah dikembalikan le Dinas,” pungkas Merlisa. (Jainal Adaran)