Disorot Publik, Serapan Anggaran Infrastruktur Blitar Melambat, PUPR: Banyak Terkendala Regulasi

Blitar, MI – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar mengakui penyerapan anggaran infrastruktur tahun ini masih tergolong rendah.

Hingga awal November 2025, realisasi anggaran baru berada di kisaran 20 hingga 30 persen. Hal tersebut disampaikan Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Iwan Dwi Winarto, Senin (10/11/2025).

Iwan menjelaskan rendahnya penyerapan anggaran bukan disebabkan keterlambatan pelaksanaan fisik semata, melainkan adanya sejumlah penyesuaian kebijakan pemerintah pusat terkait mekanisme pengadaan serta efisiensi anggaran.

“Memang sedikit minim jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Realisasinya baru sekitar 20-an persen. Penyebabnya cukup beragam. Kita baru bisa mulai bergerak di bulan-bulan ini karena ada penyesuaian regulasi,” ujarnya.

Ia mengatakan sejak Februari lalu terdapat Surat Edaran yang menunda proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, terjadi perubahan pada sistem pemilihan pengadaan dari versi 5 ke versi 6 yang membuat proses administrasi berjalan lebih lambat.

“Permasalahan ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Blitar. Banyak kabupaten dan kota juga mengalami hal serupa. Harapannya tahun 2026 regulasinya sudah stabil, sehingga Januari atau Februari kita bisa mulai lebih awal,” jelasnya.

Terkait total anggaran infrastruktur, Iwan menyebut alokasi anggaran PUPR tahun ini berada di kisaran Rp120 miliar termasuk perubahan anggaran (PAK). 

Saat ini, penyerapan anggaran sedang menuju 30 persen seiring dengan mulai berjalannya beberapa proyek fisik seperti pembangunan jalan di Kebonsari dan Menjangan Kalung.

“Beberapa pekerjaan sudah bergeliat. Misalnya Jalan Beton di Menjangankalung sudah selesai. Target kami hingga akhir tahun penyerapan bisa minimal 90 persen,” tegasnya.

Iwan juga menanggapi kritik publik terkait lambatnya progres yang dinilai sebagai bentuk koreksi kinerja. Ia menyebut kritik merupakan dorongan positif agar pemerintah dapat bekerja lebih cepat dan efektif.

“Soal penilaian dari masyarakat, itu kami jadikan penyemangat sekaligus bahan refleksi. Kinerja kami memang dinilai dari penyerapan anggaran, jadi kami berupaya bekerja semaksimal mungkin,” tuturnya.

Sementara itu, mengenai potensi hambatan akibat cuaca, Iwan mengungkapkan pengaruhnya tidak terlalu signifikan karena sebagian besar pekerjaan menggunakan metode hotmix yang dapat dikerjakan relatif cepat.

“Cuaca pasti berdampak, tetapi tidak terlalu besar. Untuk hotmix, satu kilometer bisa selesai dalam waktu sekitar dua jam, jadi masih bisa dikejar,” katanya.

Pihaknya berharap dukungan masyarakat tetap mengalir agar pembangunan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. (Joko Prasetyo)