Selamat Hari Buruh Internasional

Hari Buruh Internasional tanggal 1 Mei (May Day) yang dirayakan tiap tahun oleh serikat pekerja dan pekerja di seluruh dunia, tahun ini masih dirayakan dalam suasana pandemic Covid-19. Perayaan tahun ini adalah tahun kedua May Day dirayakan dalam masa pandemi. Kalangan Pekerja dan Serikat Pekerja merayakan May Day (Hari Buruh Internasional) sebagai momentum untuk memperjuangkan hak-hak pekerja, yang memang semakin hari semakin berat untuk dicapai. Kesejahteraan pekerja dan keluarganya menjadi semakin hari semakin sulit untuk diraih, dan kualitas hidup pekerja dan keluarganya semakin hari menurun. Hak-hak normatif pekerja kerap kali dilanggar oleh pengusaha, seperti hak berserikat dan berunding, hak atas K3, hak jaminan sosial, hak atas upah minimum, dan hak lainnya. Pembiaran demi pembiaran dilakukan pemerintah sehingga pekerja tidak mampu menikmati hak-hak daasarnya yang diatur dalam hukum positif pemerintah. Kalangan pengusaha sangat menikmati kelemahan pengawasan dan rendahnya penegakkan hukum, sehingga para pengusaha terus berani dan semakin berani melanggar hak-hak pekerja tersebut. Regulasi di bidang ketenagakerjaan yaitu UU Cipta Kerja dan regulasi turunanya di 4 PP menjadi bukti bahwa kesejahteraan pekerja berpotensi terus menurun. PP No. 34 Tahun 2021 membuka ruang lebih mudah bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk dan bekerja di Indonesia. Kewajiban adanya alih teknologi kepada pekerja Indonesia yang sudah lama diatur di UU 13/2003 dan juda diatur di UU Cipta kerja hanya isapan jempol semata. Pekerja kasar dari luar negeri melenggang mudah masuk dan bekerja di Indonesia, sementara pekerja kasar kita menanti panggilan untuk bekerja pada setiap harinya. Ketentuan PP No. 35 Tahun 2021 membuka lebih banyak pekerja PKWT, baik kontrak langsung maupun melalui perusahaan alih daya, sehingga kepastian kerja tidak didapat. Dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diatur dalam PP No. 37 tahun 2021 yang diharapkan mampu membantu pekerja yang ter-PHK ternyata tidak akan diperoleh pekerja PKWT yang jatuh tempo. Padahal mereka adalah peserta yang membayar iuran juga. Kompensasi PHK yang diturunkan dalam PP No. 35 ini tentunya akan mempersulit pekerja ketika mengalami PHK, padahal mereka yang ter-PHK belum tentu juga dapat manfaat JKP ketika PHK. Ribetnya persyaratan JKP akan membuat JKP hanya akan menjadi etalase UU Cipta Kerja semata. Kehadiran PP No. 36 Tahun 2021 merupakan bukti nyata lepasnya tanggungjawab negara atas upah minimum. Rumus-rumus penentuan upah minimum di PP No. 36 tahun 2021 merupakan hal yang sama dan sebangun dengan mekanisme pasar dalam penentuan upah. Dengan rumus-rumus tersebut berpotensi upah minimum tidak naik, dan nilainya akan tergerus dengan inflasi yang ada. Daya beli pekerja dan keluarganya akan semakin menurun. Regulasi yang menurunkan hak-hak pekerja tersebut tentunya diikuti diperparah oleh budaya korup para pengawas ketenagakerjaan yang kerap kali membiarkan laporan pekerja. Tidak hanya pekerja formal yang bermasalah. Pemerintah pun tidak memikirkan pekerja informal. Beberapa program Pemerintah tidak menyasar pekerja informal sehingga mereka tidak mendapat BSU, mereka sulit mengakses kartu PraKerja, mereka tidak akan dapat JKP, mereka tidak terlindungi dalam jaminan sosial, dsb. Seharusnya Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para pekerja kita baik formal maupun informal sehingga para pekerja menjadi subyek pembangunan di Indonesia yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional karena daya konsumsi dan produktivitas mereka. Pemerintah harus adil kepada pekerja. APBN dan APBD harus dialokasikan juga untuk mendukung daya beli pekerja, harus mampu mendukung produktivitas pekerja dengan pelatihan-pelatihan vokasional, Pemerintah harus menegakkan hukum dari ketentuan yang telah Pemerintah buat. Sudah saatnya Pemerintah introspeksi diri atas perlakuannya kepada pekerja kita selama ini. Presiden harus benar-benar bersikap fair kepada pekerja. UU Cipta Kerja dan 4 PP yang telah ditandatangani Presiden harus dijalankan dengan sungguh-sunggu oleh Presiden. Presiden jangan hanya mendengar tuntutan pekerja dan kemudian melupakannya. Kesalahan pada aparat birokrasi harus benar-benar ditindak. Presiden Joko Widodo harus mampu memberikan legacy atas perbaikan iklim hubungan industrial. Pak Presiden jangan hanya memandang persoalan pekerja hanya selesai di tingkat seremonial. Perayaan May Day hanya diisi oleh perayaan yang bersifat sereminonial tanpa pernah mau memperbaiki akar masalah yaitu buruknya birokrasi mengurus hubungan industrial. Sepertinya May Day tahun ini akan sama dengan tahun-tahun lalu, perjuangan pekerja dalam perayaan May Day hanya terlampiaskan dalam orasi-orasi yang isinya tidak pernah diperhatikan Pemerintah. Namun demikian teruslah berjuang untuk perbaikan kesejahteraan pekerja dan keluarganya walaupun tahun ini akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya, sama antara masa pandemi maupun masa sebelum pandemic dan masa sesudah pandemi nantinya. Perjuangan jangan berhenti. Selamat Merayakan Hari Buruh Internasional Penulis adalah Sekjen OPSI, Timboel Siregar

Topik:

May Day Hari Buruh

Selamat Hari Buruh Internasional

Opini Sebelumnya

Partai Ummat Hadir Ditengah Kepedulian Masyarakat Terhadap Parpol Memudar

Opini Selanjutnya

Gunakan Artadu, Dirut PT KFD yang Paling Bertanggungjawab

Opini Terkait

Dukung RUU Perampasan Aset, Prabowo: Enak Saja Udah Nyolong Enggak Mau Kembalikan Aset!

Prabowo Janji Akan Tarik Aset-Aset Negara yang Dikorupsi Menjadi Milik Rakyat

Catat! Prabowo Berencana Hapus Outsourcing

Presiden Prabowo Akan Hadiri Perayaan May Day di Lapangan Monas

13 Ribu Personel Gabungan Siap Amankan Perayaan May Day 2025 di Jakarta

Hari Buruh 2025: Tamsil Linrung Tegaskan Komitmen DPD RI Bela Hak Pekerja

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K