Kekerasan Seksual yang Cederai Semangat Reformasi Kepolisian

[caption id="attachment_347949" align="alignleft" width="214"] R. Graal Taliawo[/caption] Oleh: R. Graal Taliawo (Pegiat Sosial, Mahasiswa Doktoral Ilmu Politik, Universitas Indonesia, asal Halmahera Barat) SESUAI tugasnya, polisi seharusnya memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Celakanya, kini polisi justru menjadi “bulan-bulanan” dan sorotan masyarakat. Bukan karena pungutan liar, terseret kasus politik, atau respons represif terhadap kebebasan sipil, kali ini karena kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak. Kasus Bunga (bukan nama sebenarnya) di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, membuat masyarakat geram luar biasa. Sulit diterima nalar. Perempuan di bawah umur diperkosa oknum polisi di Kantor Polsek. Belum reda, masyarakat kembali dibuat geram dengan kasus Mawar dan Indah (bukan nama sebenarnya) di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kedua korban diperkosa oleh oknum polisi. Mirisnya, mereka adalah anak tiri dan ipar dari si pelaku. Kasus tersebut dan banyak kasus serupa lainnya tidak bisa dianggap sepele, apalagi pelakunya melibatkan anggota kepolisian yang notabenenya aparat negara. Upaya reformasi kepolisian menjadi patut dipertanyakan, bisa jadi belum optimal atau mengalami kemunduran. Sudah berjalan sejak tahun 2000, tapi perilaku busuk dari dalam tubuh kepolisian masih menjadi persoalan yang sangat serius. Berkaca dari kasus “kecolongan” itu, reformasi struktural dan reformasi kultural di Kepolisian seakan jalan di tempat dan masih menjadi pekerjaan rumah institusi yang harus terus diselesaikan. Lemahnya instrumen dan prosedur pengawasan di Kantor Polsek menjadi peluang emas bagi pelaku untuk melancarkan aksinya. Minimnya teknologi pengawasan seperti kamera awas turut menjadi faktor penyebab. Juga, luputnya pengawasan yang dilakukan oleh sesama aparat kepolisian yang bertugas, atau patut dicurigai ada kesepakatan “kongkalikong” tertentu. Selevel Polsek tidak seharusnya minim pengawasan, ada prosedur tertentu bahwa setidaknya Polsek harus dijaga oleh beberapa polisi yang bertugas. Selain itu, standar prosedur mengenai aktivitas di Kantor Polsek tampaknya tidak dijalankan secara konsisten. Apa-apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Prosedur pemberian keterangan dari masyarakat, yang merupakan tahap dasar, standarnya dilakukan di ruang terbuka. Bukan di ruang tertutup dan terkunci seperti yang dialami Bunga. Selanjutnya, reformasi kultural yang berkaitan dengan profesionalitas dan etos kerja kepolisian. Kasus-kasus di atas, menjadi bukti bagaimana oknum polisi masih kerap menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat negara. Embel-embel menegakkan hukum sering dimanfaatkan para polisi untuk mendominasi dan mengeksploitasi warga yang lemah. Kerap kali, sikap ‘militeristik’ polisi dalam menjalankan tugas bersifat intimidatif. Misalnya, pada kasus Bunga, ada kejadian di mana Bunga dan temannya ditegur dengan kalimat-kalimat kasar dan bernada makian. Keduanya bahkan dilempari dengan korek api gas (dalam malutpost, 22 Juni 2021). Ini tentu tidak dibenarkan! Di sisi lain, dalam menjalankan tugas, polisi tidak terlepas dari kode etik. Tampaknya kode etik masih belum dipahami secara tuntas dan diterapkan secara utuh oleh aparat kepolisian kita. Padahal, memahami dan menaati kode etik secara konsisten akan membantu anggota kepolisian untuk bertanggung jawab atas profesinya, sebab mengerti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Saya berpandangan kasus kekerasan seksual oleh polisi adalah “pukulan telak” atas ketidakprofesionalan pihak kepolisian. Untuk memperbaikinya, dibutuhkan pembinaan internal secara segera karena ini mendesak. Profesionalisme kerja harus dibentuk secara terstruktur dan komprehensif, serta menyasar ke seluruh level dan bagian. Tak kalah penting, sistem pengawasan setiap kantor polisi dan unsur-unsur di dalamnya dilakukan secara tegas, ditambah perlu dilakukan evaluasi berkala. Evaluasi atas konsep Presisi (prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan) yang digagas Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit pun perlu dilihat kembali. Bagi saya, semangat dan makna dari konsep tersebut sangat baik untuk mentransformasi kerja-kerja Polri ke depan. Namun, disayangkan apabila banyak fakta di lapangan belum mencerminkan hal tersebut. Saya berharap bahwa Presisi yang mengandung nilai dan komitmen itu tidak berujung menjadi jargon semata, melainkan perlu diterapkan secara konsisten, sehingga dapat menekan perilaku-perilaku menyimpang, termasuk tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Guna mencegah kasus serupa berulang, reformasi internal kepolisian tampaknya mendesak untuk dilakukan. Ini menjadi upaya pembenahan institusi kepolisian supaya tidak busuk dari dalam tubuhnya. Karena itu diharapkan, lembaga ini bersikap konsisten dengan semangat reformasi Kepolisian —profesional, bertanggung jawab, serta tanggap terhadap kepentingan masyarakat—serta konsep “Presisi” yang digagas Kapolri. Masyarakat sangat berharap pihak kepolisian bersikap tegak lurus dalam menjalankan peraturan dan tugas-tugasnya. Tindakan-tindakan yang menciderai rasa keadilan publik, pelanggaran-pelanggaran moral, menyalahi kode etik serta pelanggaran pidana berat lainnya, harus dihentikan dan jangan terulang kembali dalam intuisi Kepolisian kita. ***

Topik:

kekerasan seksual reformasi kepolisian

Kekerasan Seksual yang Cederai Semangat Reformasi Kepolisian

Opini Sebelumnya

Kasus Covid-19, Rekor ?

Opini Selanjutnya

Mengenang Menpen Fenomenal, H. Harmoko

Opini Terkait

NDPR Dorong Pemerintah Deteksi Faktor Kausalitas dan Rumuskan Tindakan Nyata dalam Menekan Angka Pelecehan-Kekerasan Anak dan Perempuan

Kekerasan Seksual Saat USG di Garut, DPR Minta Kemenkes dan Polisi Bertindak Cepat

Penjelasan Unpad soal Dokter PPDS Pelaku Kekerasan Seksual di RSHS Bandung

Kecam Kasus Kekerasan Seksual Eks Kapolres Ngada, Puan Maharani: Harus Dihukum Berat!

Seorang Ayah Cabuli Anak Tirinya hingga Hamil 2 Bulan, Modusnya Diiming-iming Uang Rp2000-10.000

Seorang Ayah di Banjarmasin Rudapaksa Anaknya Hingga Hamil

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K