Apakah Jokowi Menginginkan Ketum PDIP?

No Name

No Name

Diperbarui 5 November 2022 10:02 WIB
ADA yang menghebohkan di jagad kandang banteng saat doa agar Joko Widodo Ketum PDIP. Sontak tensi makin meninggi berpacu seiring belum jelasnya tiket capres dari PDIP. Apakah salah jika ada yang mendo'akan Jokowi jadi ketum PDIP setelah Megawati Soekarnoputri (Jabatan yang sudah di sandang sejak tahun 1993 Kongres Surabaya)? Apakah Itu doa yang baik? Bukankah doa justifikasinya selalu baik? Apalagi do'a dari elemen relawan Ganjar Pranowo yakni Kami Ganjar (Koalisi Aktivis dan Milineal Indonesia) yang di pimpin eks petinggi KNPI Joko Priyoski. Yang bikin dahi berkerut reaksi dari pendukung militan Ganjar yakni para BuzerRP yang menyatakan KAMI Ganjar abal-abal. Bukankah doa itu harapan? Lagipula disebutkan, bila Ganjar Presiden, maka untuk memperkuat pemerintahan, maka PDIP yang di prediksi semua lembaga Survey akan pemilik suara terbesar di Parlemen. Agar selaras dengan Ganjar di eksekutif, maka Jokowi ketum PDIP. Tentu ini harapan dari Kami Ganjar. Publik menilau endorsmen Jokowi ke Ganjar tentu bukan tanpa reserve. Jokowi butuh pengganti yang bisa di andalkan loyalitasnya, mengingat banyaknya kasus dan peristiwa politik berupa pelanggaran HAM (tragedi Bawaslu, Km 50 dan lain-lain) dan surutnya demokrasi dengan penangkapan aktivis yang dosisnya melebihi era orba. Bahkan Yusril Ihza Mahendra menyakini otoriterisme terhadap Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur perihal isu ijasah palsu. Belum lagi banyaknya project mercusuar sifatnya seperti IKN dan pemihakan ke para oligarkhy ekonomi seperti dinyatakan Faisal Basri yang mengecam keras soal tata kelola Sumber Daya Alam Nikel yang untungkan elit terdalam Jokowi yang berkongsi dengan Negara Asing/RRC. Selama ini terlihat gesture Jokowi berupaya keras menjajakan Ganjar, meski PDIP lewat rakernas-rakernasnya yang di bacakan Ganjar sendiri, bahwa domain Capres itu Ketum PDIP yakni Megawati Soekarnoputri. Namun tidak berlangsung lama Jokowi justru menggelar Musyawarah Rakyat elemem relawan militan Jokowi untuk Pencapresan. Nah, reaksi Ganjar sendiri sangat keras perihal doa ini. Padahal relawan Kami Ganjar bukankah sifatnya non struktural? Memangnya sudah ada relawan resmi Ganjar? Akhirnya kita jadi teringat ujaran terkenal Ketua Mao memancing ular keluar dari tanah. Sebuah ungkapan era Revolusi Kebudayaan, terjadinya penyingkiran tokoh yang kritis terhadap Mao. Akhirnya publik memang menangkap adanya benih benih keretakan yg parah di kandang banteng. Apalagi dengan makin menua-nya usia Megawati Soekarnoputri. Selain Jokowi memang tidak ada kader yang menonjol lagi. Meski ada Puan Ketua DPR RI. Puan tentu lebih banteng ketimbang Jokowi. Puan kader yang alami proses natural dan berjenjang sampai akhirnya jadi Petinggi di PDIP. Hal pengkaderan ini tidak dialami Jokowi yang blum pernah jadi pengurus PDIP bahkan saat inipun bukan pengurus. Pasca Presiden dengan usia yang relatif fresh, tentu Jokowi tidak ingin ulangi kesalahan Soeharto dan SBY. Keduanya dengan situasi dan kondisi yang berbeda abai terhadap keluarganya. Bahkan yang tragis Soeharto yang besarkan Golkar. Keluarga Cendana tersingkir dari Golkar. SBY pun nyaris terguling dari Partai yang didirikannya akan dibegal oleh orang lingkaran dalam Istana. Jokowi memiliki Putra dan Mantu yang bersinar terang sebagai Walikota. Tentu ini jabatan eksekutif yang mirip dengan keluarga George Bush saat jadi Presiden AS ke 41 kelak digantikan Geroge Bush jr yang waktu itu Gub Texas. Jokowi pastinya akan mengawal proses Sang Putra ke jenjang tertinggi seperti dirinya. Dan ini bisa terjadi bila Ganjar yang di dukungnya bisa menggantikannya. Maka logis do'a jadi manifest Jokowi Ketum PDIP. Bagaimana menurut anda? Penulis: Andrianto/Pengamat Kebangsaan

Topik:

Jokowi PDIP

Opini Sebelumnya

Partai Politik vs Organisasi Relawan

Opini Selanjutnya

Reformasi Pendidikan Melalui Transformasi Teknologi

Opini Terkait

Monitor Hukum
Ilsutrasi - KPK RI - Mahfud MD - Kereta Cepat Whoosh (Foto: Dok MI/Diolah)

KPK dan Mahfud Bisa Whoosh...Whooshh...Whoosh Gak?

23 Oktober 2025 14:10 WIB

Hukum
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan uji coba Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), Rabu (13/9/2023).

Mahfud Sebut KPK Bisa Periksa Mantan Menteri Jokowi di Kasus Kereta Cepat, Eks Menhub Budi Karya?

22 Oktober 2025 15:43 WIB

Hukum
Joko Widodo dan Luhut Binsar Pandjaitan saat meninjau Kereta Cepat Whoosh (Foto: Dok MI/Istimewa)

Tak Ada Alasan! KPK Wajib Usut Tuntas Dugaan Korupsi Kereta Cepat Warisan Jokowi

20 Oktober 2025 13:58 WIB

Monitor Hukum
Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Luhut Binsar Panjdaitan menjajal naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Foto: Dok MI/KAI)

Mengungkap Dalang Pengalihan Kereta Whoosh ke China Berujung Mark Up 50%

18 Oktober 2025 21:51 WIB

Hukum
Praktisi Hukum Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

Mahfud Jangan "Memancing di Air Keruh", Tunjukin Dong Dugaan Keterlibatan Jokowi di Kasus Kereta Cepat Whoosh dan IKN

18 Oktober 2025 21:29 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo berfoto di depan Kereta Cepat saat melakukan peninjauan pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Depo Kereta Cepat di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/9/2023)

KPK Diminta Periksa Jokowi dan Luhut Panjaitan Terkait Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh

17 Oktober 2025 15:23 WIB