Peta Baru China, Indonesia Tetap Kerja Sama IKN dengan RRC?

No Name

No Name

Diperbarui 31 Agustus 2023 15:17 WIB
Oleh: Muslim Arbi/Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu PETA BARU China yang di rilis oleh rezim Xi Jinping setelah KTT BRICS: dalam pekan kesadaran nasional China, perlihatkan watak sesungguhnya Beijing. Nafsu ekspansionis China semakin nampak nyata. Dengan India akan tetap berkelahi, begitu juga dengan Taiwan dan Klaim Laut China Selatan. Meski India akan tetap mempertahan kan hubungan yang normal dengan Beijing. Tapi ketegangan perbatasan dengan India, Aruchanal Pradesh di Himalaya Timur dan Aksai Chin di India juga hubungan nya dengan Taiwan, dan Sengketa Laut China Selatan yang mengundang ketegangan Vietnam, Brunai, Philipina dan pasti Indoensia. Hingga hari ini. China tetap klaim laut Utara Natuna sebagai wilayah Laut China Selatan. China meski kalah di Pengadilan Internasional di Deen Haag, Belanda dibawah Hukum Batas Teritori Internasional dalam UNCLOS. Tetapi tetap ngotot akan wilayah perairan itu sebagai wilayah nya. Indonesia di bawah Rezim Jokowi jelang masa akhir jabatan nya. Mengikat Kerjasama di Chandu tanggal 28 Juli 2023, lalu dalam 8 poin kerjasama dan kerjasam bangun IKN. Ibu Kota Negara Baru. Dengan janji investasi Rp 175 Triliun. Dan kerjasama bangun IKN. Dan dengan rilis peta Baru China, terutama soal sengketa di Laut Utara Natuna. Akan membuat Indoensia akan di mangsa China di tahun - tahun mendatang. Rencana pembangunan IKN dengan porsi saham pembangunan 20% Indoensia dan 80% RRC. Di Ibu Kota Baru Negara yang di bangun itu sama saja dengan Indoensia mengundang China bangun Ibu Kota Negara untuk kepentingan China. Apalagi masa Konsesia nya 160 Tahun. Dengan ngotot nya China di Laut Utara Natuna sebagai Laut China Selatan. Dan dengan kerjasama bangun IKN - Jokowi buka jalan bagi China untuk kuasai Ibu Kota Negara di Daratan dan Akses Masuk masuk China melalui Laut China Selatan di Laut justru akan mudah bagi China untuk ekspansi wilayah nya. Jadi, dengan rili Peta Baru China ini Jokowi segera saja batalkan Perjanjian. kerjasama dengan China. Baik 8 poin perjanjian kerjasama maupun rencana bangun Ibu Kota Negara. Jika Jokowi tidak batalkan itu. Terutama rencana bangun IKN. Maka Jokowi dianggap jual negara, dan Tanah Air dan Kedaulatan ke China dengan harga murah. Dan untuk itu Jokowi akan di anggap sebagai musuh negara. Karena dianggap mengkhianati tanahair, Kedaulatan dan Kemerdekaan yang di perjuangan dengan sangat mahal Bangsa Indonesia. Disclaimer: Monitorindonesia.com tidak bertanggung-jawab atas kiriman artikel langsung dari pembaca dalam rubrikasi forum atau opini.

Topik:

IKN Peta Baru China

Opini Sebelumnya

Menanti Gagasan Capres atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Opini Selanjutnya

Surya Paloh dan Anies Bukan Pengkhianat

Opini Terkait

Nasional
Ibu Kota Nusantara (IKN) (Foto: Ist)

Target 2029: 9.500 ASN Pusat Pindah Kerja ke IKN

27 September 2025 12:15 WIB

Hukum
Bedeng para pekerja pembangunan National Training Center (NTC) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diduga sudah ditinggalkan (Foto: Dok MI)

Dugaan Korupsi Proyek NTC Rp170 M di IKN Seret Erick Thohir, Sudah Dilaporkan ke KPK!

26 September 2025 00:13 WIB

Nasional
Presiden RI, Prabowo Subianto (Foto: Dok MI)

Prabowo Teken Perpres, IKN jadi Ibu Kota Politik di 2028

20 September 2025 16:53 WIB

Nasional
Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka (Foto: Ist)

Wapres Gibran Tegaskan Proyek IKN Terus Berjalan di Era Prabowo

24 Agustus 2025 11:03 WIB

Nasional
Istana Negara di Kota Nusantara (Foto: Ist)

DPR Soroti Minimnya Transportasi Menuju IKN

11 Agustus 2025 15:02 WIB

Hukum
Terbongkarnya praktik penambangan batu bara ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kalimantan Timur, telah memicu sorotan tajam dari Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. Kasus ini dinilai sebagai bukti nyata lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Aktivitas ilegal ini terungkap setelah berlangsung sejak 2016. Operasi Bareskrim Polri berhasil membongkar praktik ini, menyita 351 kontainer batu bara ilegal dan menangkap tiga tersangka.

Tambang Ilegal di IKN Rp 5,7 T: Masih Banyak Tak Tersentuh Hukum di Kaltim, Pejabat Negara Diduga Terlibat!

22 Juli 2025 12:56 WIB