Proyek BTS Tak Boleh Mangkrak: Uangnya Hilang, Rugi Kanan Kiri

Andre Vincent Wenas, Direktur Eksekutif, Lembaga Kajian Perpektif (LKSP), Jakarta

Andre Vincent Wenas, Direktur Eksekutif, Lembaga Kajian Perpektif (LKSP), Jakarta

Diperbarui 5 Januari 2024 16:03 WIB
Andre Vincent Wenas, Direktur Eksekutif, Lembaga Kajian Perpektif (LKSP), Jakarta (Foto: Ist)
Andre Vincent Wenas, Direktur Eksekutif, Lembaga Kajian Perpektif (LKSP), Jakarta (Foto: Ist)

DI NEGARA kepulauan yang jumlahnya belasan ribu seperti Indonesia salah satu cara mengejawantahkan sila ketiga Pancasila (Persatuan Indonesia) adalah dengan membangun konektivitas digital. Sehingga yang terpencar-pencar secara fisik bisa disatukan lewat lancarnya arus informasi. 

Indonesia punya 17 ribu pulau dengan kondisi geografis masing-masing yang beragam. Karenanya upaya pembangunan infrastruktur di negeri ini butuh tekad kuat dan upaya yang sugguh-sungguh. Tidak mudah memang, tapi inilah salah satu kunci keberhasilan menuju negara maju.

Baru-baru ini Presiden Joko Widodo akhirnya meresmikan pengoperasian Base Transceiver Station (BTS) 4G Bakti hingga Satelit Satria-1 di Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara. Secara umum proyek BTS ini sempat tertunda (hampir mangkrak) gegara: korupsi!

Peresmian proyek BTS di Talaud, kepulauan di ujung utara Indonesia ini adalah juga sebagai simbol dari upaya besar pemerintahan Jokowi demi akselerasi pemerataan konektivitas digital. Terutama dengan membangun infrastrukturnya di berbagai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). 

Kata Jokowi, "Kita membutuhkan yang namanya konektivitas untuk menjangkau, untuk menghubungkan dari satu pulau ke pulau lain, satu provinsi ke provinsi lain, satu daerah ke daerah lain dalam rangka untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa." Begitu ujarnya pada Kamis, 28 Desember 2023 yang baru lalu. 

Proyek BTS ini adalah dalam rangka kita membangun apa yang disebut dengan istilah “tol langit”, agar segala lapisan masyarakat memiliki akses yang setara secara digital. 

Hal penting yang kita catat dari pesan Jokowi di Talaud itu adalah soal kasus korupsi BTS. 

Katanya pada Jaksa Agung, “Pak masalahnya tolong diselesaikan di wilayah hukum yang korupsi, tapi masalah pembangunan jangan sampai berhenti karena biasanya kalau ada masalah korupsi langsung berhenti proyeknya, kalau nggak mangkrak nggak bisa diteruskan.” Jaksa Agung dikatakan bakal terus mendampingi kasus ini secara administrasi hukum dan prosedur. 

Singkat cerita pembangunan proyek BTS bakal terus dilanjutkan. Karena jika tidak dilanjutkan maka semua pihak akan rugi. Bahkan secara logis kerugiannya jadi berlipat, sudah proyeknya mangkrak, lalu konektivitas sebagai modalitas persatuan dan yang  sekaligus bisa mencerdaskan bangsa jadi tidak terwujud,

Sekarang ini jajaran di Kominfo sudah bekerja lagi dan memiliki rasa percaya diri. Buktinya setelah dikejar 4 bulan lebih sedikit proyek BTS ini bisa diselesaikan. Padahal masalahnya menyangkut jumlah duit yang dibegal tidaklah sedikit. 

Karena proyek ini adalah untuk kepentingan rakyat, maka jangan sampai kalau ada masalah hukum proyek lantas mangkrak. Proses hukum dilakukan terus! Istilah Presiden Joko Widodo, “Sudah uangnya hilang proyeknya nggak berjalan, rugi kanan kiri, semua rugi."

Ini pelajaran penting yang perlu kita simak bersama. Masalah dalam pembangunan selalu saja muncul di tengah perjalanan proyek. Tapi kita belajar dari kepemimpinan Jokowi yang fokus pada kepentingan rakyat. 

Proyek jangan sampai jadi mangkrak, dan bersamaan dengan itu proses hukum bagi para pembegal uang rakyat itu harus tetap berjalan. 

Nah, bakal seru nih!