Bawaslu Lakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Pemilu dan Pilkada

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 26 Mei 2023 15:43 WIB
Jakarta, MI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu maupun dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) terkait penyalahgunaan narkotika. "Upaya pencegahan dengan melakukan koordinasi bersama KPU saat verifikasi faktual terhadap para calon peserta Pemilu," kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja melalui keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/5). Dia mengatakan, Bawaslu melakukan pengawas melekat dalam proses pendaftaran pencalonan caleg dari tingkat DPR RI, hingga DPRD Kabupaten/Kota. Dia menyampaikan, Bawaslu juga berkoordinasi dengan BNN dan Kepolisian untuk memastikan bahwa para bacaleg tidak terlibat dalam peredaran narkoba. "Memberikan informasi riwayat calon jika pernah terlibat penyalahgunaan narkoba," jelas Bagja. Hanya saja, Bagja mengungkapkan, syarat lampiran SKCK bagi calon anggota legislatif (DPD, DPR, dan DPRD) dilampirkan saat proses pendaftaran di masa akhir. Kata Bagja, terkadang terkait syarat lampiran SKCK ini menjadi persoalan, karena para caleg lupa untuk menyerahkan. "SKCK dilampirkan para calon pada waktu-waktu terakhir pendaftaran, lalu KPU tidak buru-buru melakukan verifikasi. Ini terkadang menimbulkan masalah," tandas Bagja. (ABP)   #Bawaslu Lakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Pemilu dan Pilkada

Topik:

Bawaslu pemilu Pilkada Penyalahgunaan Narkotika

Berita Sebelumnya

Banyak Artis Nyaleg, Begini Tanggapan KPU

Berita Selanjutnya

Cegah Caleg Pengguna Narkoba, Bawaslu Lakukan Pengawas Melekat Seluruh Tahapan Pemilu

Berita Terkait

Politik
Senator asal Sumatera Utara Dedi Iskandar Batubara (Foto. Rizal Siregar)

Dedi Iskandar Batubara Soroti Melemahnya Desentralisasi dan Otonomi Daerah

10 September 2025 16:14 WIB

Politik
Senator asal Sumatera Utara Dedi Iskandar Batubara (Foto. Rizal Siregar)

Dedi Iskandar Batubara Soroti Melemahnya Desentralisasi dan Otonomi Daerah

10 September 2025 16:14 WIB

Nasional
Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI (Foto: Dok MI/Aan)

Padahal Sudah tak Ada Pemilu, Kok Anggaran KPU Capai Rp3,5 T?

5 September 2025 00:25 WIB

Politik
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat, DedeYusuf

Belum Tentukan Sikap, Demokrat Masih Kaji Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

7 Juli 2025 19:38 WIB

Politik
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh (Foto: Ist)

Surya Paloh Minta DPR Panggil MK Terkait Putusan Pemisahan Pemilu Nasional-Daerah

6 Juli 2025 11:48 WIB

Politik
Ketum Partai NasDem, Surya Paloh (Foto: Ist)

Surya Paloh Sebut Putusan MK Pisah Pemilu Jungkirbalikan Logika Berfikir

5 Juli 2025 14:46 WIB