DKPP Diharapkan Beri Ruang Uji Pelanggaran Etik Pimpinan KPU

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 12 Agustus 2023 21:04 WIB
Jakarta, MI - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) berharap putusan DKPP terkait laporan Bawaslu bisa memberikan kejelasan hukum dari permasalahan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta saat ditemui di Gedung Bawaslu RI, Sabtu (12/8). "Kita berharap di sini DKPP memberikan ruang menguji apakah KPU telah melaksanakan syarat etika sebagai penyelenggara Pemilu atau tidak?," katanya. Dia menilai, jika DKPP memberi ruang peradilan etik yang baik, maka hal itu akan menjadi bahan untuk perbaikan bagi penyelenggara Pemilu khususnya KPU dalam menjalankan tahapan Pemilu serentak 2024. Kata Kaka, pihaknya selalu mengikuti agenda sidang etik yang digelar DKPP. Selama pemantauan KIPP, DKPP belum menjalankan tugas dengan baik. Diharapkan kedepannya, DKPP bisa semakin baik. "Tapi, DKPP perlu kita ingatkan, jika tidak mampu mengampu tugasnya sebagai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, karena sudah beberapa kali nih kami mempertanyakan DKPP dari sidang-sidang sebelumnya," tuturnya. Tidak hanya itu saja, KIPP juga mendorong DKPP agar terus melakukan perbaikan-perbaikan di internal. Sehingga, DKPP sebagai lembaga peradilan etik penyelenggara Pemilu bisa menjalankan tugas fungsinya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. "Maka diharapkan ini adalah ruang perbaikan jga bagi DKPP," tandasnya. (ABP)       #DKPP Diharapkan Beri Ruang Uji Pelanggaran Etik Pimpinan KPU

Topik:

Kpu Bawaslu DKPP Silon

Berita Sebelumnya

Akses Silon Tertutup, KIPP Soroti Transparansi KPU

Berita Selanjutnya

DKPP Terima Banyak Aduan Soal Rekrutmen Bawaslu Kabupaten/Kota

Berita Terkait

Nasional
Salinan ijazah Jokowi yang didapatkan Roy Suryo Cs di KPU (Foto: Dok MI)

Nasib Jokowi dan Roy Suryo Cs Usai Dapat Salinan Ijazah Jokowi dari KPU

5 Oktober 2025 12:30 WIB

Hukum
Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah KPU untuk Pilkada 2024, Jumat, (3/10/2025). (Foto: Ist)

Tak Menutup Kemungkinan Komisioner KPU Prabumulih Lainnya juga Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada Rp 6 M

5 Oktober 2025 09:00 WIB

Hukum
Para tersangka digiring masuk ke mobil tahanan (Foto: Istimewa)

Ketua KPU Prabumulih, Sekretaris dan Bendahara Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada 2024

5 Oktober 2025 07:30 WIB

Politik
KPU RI (Foto: Dok MI/Ist)

Prabowo dan DPR Didesak Rekomendasikan DKPP Berhentikan Komisioner KPU, Acap Kali Bikin Keputusan Kontroversial

22 September 2025 13:40 WIB

Politik
KPU RI (Foto: Dok MI/Ist)

KPU Perlu Pembenahan: Terlalu Banyak PR

21 September 2025 18:54 WIB

Politik
KPU RI (Foto: Dok MI/Istimewa)

Aturan KPU Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres Dicabut!

17 September 2025 01:31 WIB