KPU Tidak Akan Beri Sanksi ke Parpol yang Tidak Patuhi Aturan Keterwakilan Perempuan

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 9 Oktober 2023 21:43 WIB
Jakarta, MI - KPU RI tidak akan memberi sanksi kepada partai politik yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30 persen di setiap daerah pemilihan (dapil). Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, menjelaskan, pemberian sanksi itu tidak ada dalam aturan perundangan-undangan. "Di Undang-Undang ketentuan sanksi tentang itu (pemenuhan keterwakilan perempuan)," kata Hasyim kepada wartawan, Senin (9/10). Dia menegaskan, di Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu tidak terdapat aturan pemberian sanksi kepada partai politik. "Kalau di Undang-Undang tidak ada sanksi, KPU kan tidak bisa memberikan sanksi," terang Hasyim. Dia menegaskan, seluruh partai politik peserta Pemilu Serentak 2024 harus memenuhi ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan di setiap dapilnya. "Kalau menurut Undang-Undang 30 persen gitu saja," tandas Hasyim. (ABP)       #KPU Tidak Akan Beri Sanksi ke Parpol

Topik:

Kpu Hasyim Asy'ari Keterwakilan Perempuan

Berita Sebelumnya

Alasan Ketua KPU Tidak Revisi Aturan Keterwakilan Perempuan

Berita Selanjutnya

Di Sidang DKPP, Anggota Bawaslu Tuba Diduga Intervensi Korsek Gadaikan Mobil Dinas

Berita Terkait

Nasional
Salinan ijazah Jokowi yang didapatkan Roy Suryo Cs di KPU (Foto: Dok MI)

Nasib Jokowi dan Roy Suryo Cs Usai Dapat Salinan Ijazah Jokowi dari KPU

5 Oktober 2025 12:30 WIB

Hukum
Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah KPU untuk Pilkada 2024, Jumat, (3/10/2025). (Foto: Ist)

Tak Menutup Kemungkinan Komisioner KPU Prabumulih Lainnya juga Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada Rp 6 M

5 Oktober 2025 09:00 WIB

Hukum
Para tersangka digiring masuk ke mobil tahanan (Foto: Istimewa)

Ketua KPU Prabumulih, Sekretaris dan Bendahara Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada 2024

5 Oktober 2025 07:30 WIB

Politik
KPU RI (Foto: Dok MI/Ist)

Prabowo dan DPR Didesak Rekomendasikan DKPP Berhentikan Komisioner KPU, Acap Kali Bikin Keputusan Kontroversial

22 September 2025 13:40 WIB

Politik
KPU RI (Foto: Dok MI/Ist)

KPU Perlu Pembenahan: Terlalu Banyak PR

21 September 2025 18:54 WIB

Politik
KPU RI (Foto: Dok MI/Istimewa)

Aturan KPU Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres Dicabut!

17 September 2025 01:31 WIB