Alasan Ketua KPU Tidak Revisi Aturan Keterwakilan Perempuan

Akbar Budi Prasetia

Diperbarui 9 Oktober 2023 21:28 WIB

Jakarta, MI - Ketua KPU RI, Hasyim Asyari menegaskan, partai politik (parpol) diminta untuk mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dengan pemenuhan keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilih (dapil) sebesar 30 persen. Dia menyampaikan, pemenuhan keterwakilan perempuan berdasarkan putusan MA itu hitungannya menjadi pembulatan ke atas. "Jadi sudah berubah rumusan itu sesungguhnya," jelas Hasyim kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/10). Berdasarkan putusan tersebut, kata Hasyim, KPU RI tidak perlu merevisi Peraturan KPU (PKPU) nomor 10/2023 khususnya pasal 8 ayat (2) mengenai keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif. "Tanpa revisi PKPU sudah berubah," kata Hasyim. Dia berpatokan pada setiap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan gugatan terhadap Undang-Undang (UU). Dikatakan Hasyim, meski UU itu digugatan tidak pernah ada perubahan. "Karena MK merumuskan sendiri perubahannya menjadi apa. Sama dengan putusan MA itu merumuskan sendiri lalu bunyinya menjadi apa," terang Hasyim. Oleh dari itu, KPU berpendapat tidak perlu perubahan dalam PKPU nomor 10/2023 khususnya pasal 8 ayat (2). "Maka kemudian tindak lanjutnya KPU mengikuti rumusan itu menyampaikan kepada partai politik," tandas Hasyim. (ABP) #Alasan Ketua KPU Tidak Revisi Aturan Keterwakilan Perempuan

Topik:

MA MK Hasyim Asy'ari KPU RI

Alasan Ketua KPU Tidak Revisi Aturan Keterwakilan Perempuan

Berita Sebelumnya

5 Pimpinan KPU RI Melancong ke Belanda, Ngapain Ya?

Berita Selanjutnya

KPU Tidak Akan Beri Sanksi ke Parpol yang Tidak Patuhi Aturan Keterwakilan Perempuan

Berita Terkait

Masuk Penyelidikan, Kejagung Bidik Bukti Dugaan Suap Petinggi Sugar Group ke Zarof Ricar

Mengapa Windu Aji Lolos dari TPPU Kasus Korupsi Blok Mandiodo?

DPR Akan Kaji Putusan MK Batalkan Kewajiban Tapera

Tapera jadi Tabungan Sukarela

Putusan MK Tentang Tapera Beri Kepastian dan Fleksibilitas Pekerja

Bertentangan dengan UUD, MK Putuskan UU Tapera Harus Diubah

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K