Komisi X DPR Minta Mendikbudristek Selesaikan Konflik SBM dengan Rektor ITB

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 11 Maret 2022 22:22 WIB
Monitorindonesia.com - Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menyoroti konflik yang terjadi antara Forum Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) dengan Rektor ITB akibat dicabutnya hak swakelola SBM ITB oleh Rektor ITB. Terkait hal ini, ia meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) segera mengambil tindakan, agar konflik internal tersebut tidak berkepanjangan. "Mendikbudristek berperan besar dalam penyelesaian masalah ini, karena sebagaimana disebut dalam statuta tersebut, jika keputusan akhir penyelesaian masalah-masalah dalam ITB tidak tercapai, penyelesaian diserahkan kepada Mendikbudristek," kata Himmatul dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/3/2022). Himmatul meminta pihak-pihak yang berkonflik segera mengakhirinya sehingga mahasiswa mendapat pelayanan pendidikan sebagaimana mestinya. Menurut dia, imbas konflik tersebut menyebabkan tidak dipenuhinya pelayanan pendidikan kepada mahasiswa. Hal itu dinilai bertentangan dengan statuta ITB sendiri. Pasal 41 ayat (1) Statuta ITB berbunyi, “Setiap mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan serta fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran”. Politikus Partai Gerindra ini menambahkan, sebagai komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik, sudah seharusnya konflik yang terjadi dapat segera diatasi asalkan pihak-pihak yang terlibat mengedepankan nilai, norma, dan tindakan yang selaras dengan asas-asas pendidikan tinggi antara lain penalaran, kejujuran, keadilan, kebajikan, dan tanggung jawab. “Sehingga upaya ITB dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora dapat terus berjalan," imbuh legislator daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta II tersebut. Sebelumnya, Forum Dosen SBM ITB menyatakan tidak beroperasi seperti biasanya mulai Selasa (8/3/2022). Proses belajar mengajar pun tidak dilaksanakan secara luring maupun daring. Namun, mahasiswa diminta belajar mandiri. Perwakilan FD SBM ITB Jann Hidayat mengatakan, dengan berbagai pertimbangan, selain tidak beroperasinya perkuliahan, lalu tidak ada penerimaan mahasiswa baru sampai sistem normal kembali. (Aswan)

Topik:

kemendikbudristek Kisruh ITB

Berita Sebelumnya

Covid-19 Kembali Marebak, Universitas Brawijaya Terapkan Kuliah Daring 100 Persen

Berita Selanjutnya

Toleransi adalah Kata yang Sakral bagi Pendiri Universitas Moestopo

Berita Terkait

Hukum
Kejaksaan Agung (Kejagung) (Kejagung) (Foto: Dok/MI)

Kejagung Terima Pengembalian Uang Terkait Kasus Chromebook dari Sejumlah Pihak

11 Oktober 2025 13:50 WIB

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Dok/MI/Istimewa)

Kejagung Periksa Dirut PT Tera Data Indonesia terkait Kasus Chromebook

30 September 2025 12:29 WIB

Hukum
Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim (NAM) (Foto: Dok MI/Aan)

Kasus Nadiem Mirip Tom Lembong: GOTO Masuk?

9 September 2025 14:37 WIB

Hukum
Mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim (Foto: Dok MI)

Kejagung Fokus Buktikan Keterlibatan Nadiem di Kasus Chromebook

8 September 2025 11:48 WIB

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI/Alb)

KPK Koordinasi Dengan Kejagung Terkait Penanganan Perkara Google Cloud dan Chromebook

6 September 2025 14:43 WIB

Hukum
Mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi (kiri), Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim (tengah) dan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas (kanan) (Foto: Kolase MI/Diolah)

Kapan Yaqut dan Budi Arie Susul Nadiem Makarim ke Sel Tahanan?

5 September 2025 15:18 WIB