Tanggapi Petanyaan JK Soal Cara Kritik Pemerintah, Begini Respon Ketua Komisi III DPR

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 15 Februari 2021 15:13 WIB
Jakarta, Monitorindonesia.com – Mantan Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla mempertanyakan bagaimana cara masyarakat bisa mengkritik pemerintah tanpa harus dipanggil polisi. Pasalnya, banyak warga yang berurusan dengan polisi usai mengkritik keras pemerintah. Ketua Komisi III DPR Herman Herry yang akrab disapa HH, angkat bicara saat ditanya wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/2/2021). Dia mengatakan, kritis kepada pemerintah adalah sesuatu yang positif, asalkan selama tujuannya membangun dan demi kepentingan bangsa. Politisi PDI Perjuangan ini pun menilai, pemerintah saat ini cenderung menerima kritikan selama bukan berisi ujaran kebencian. Menurutnya kritik yang berisi hinaan tidak bisa dibenarkan. “Kalau sudah memfitnah, mencerca dengan kata-kata yang tidak senonoh kepada pemerintah, dalam hal ini presiden, itu bukan kritis namanya, apalagi selalu melontarkan ujaran kebencian kepada pemerintah, kritis dan kebencian adalah hal yang sangat berbeda,” kata Herman. Menurutnya, pemerintah selalu proporsional dalam menanggapi setiap kritik yang proporsional, baik oleh presiden sendiri maupun oleh menteri-menteri nya. “Saya sebagai politisi pengusaha hidup dalam dua zaman, yaitu zaman orde baru dan zaman reformasi, urusan cara pemerintah menanggapi kritik sangat berbeda,” ujarnya. Herman mengatakan pemerintah lebih proporsional menanggapi kritik. Dia lantas membandingkan era Presiden Jokowi dengan zaman orde baru. “Namun kita harus jujur juga, antara kritik konstruktif dengan mencerca atau lontaran kebencian adalah hal berbeda, sangat berbeda,” katanya. Sebelumnya Jusuf Kalla mempertanyakan cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil aparat kepolisian.[MI/hot]

Topik:

JK Soal Kritik Pemerintah

Berita Sebelumnya

FPAN Sayangkan Tuduhan Syamsuddin Radikal

Berita Selanjutnya

Percepat Penanganan Korupsi, KPK Tambah 19 Pegawai Bidang Penindakan