Tak Manusiawi, Juliari dan Edhy Prabowo Tak Dihukum Mati?

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 17 Februari 2021 22:15 WIB
Jakarta, Monitorindonesia.com - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Achmad Dimyati Natakusumah mengaku tak sepakat dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum HAM) Edward Omar Sharif Hiariej agar mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dan mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara layak dituntut mati. Dua mantan menteri yang merupakan kader Gerindra dan PDI Perjuangan itu kini disangka KPK terlibat korupsi. “Sebaiknya jangan dihukum mati, tidak manusiawi,” kata Dimyati, saat dihubungi, Rabu (17/2/2021). Dimyati mengatakan memang secara aturan di UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), kedua mantan menteri tersebut memenuhi kualifikasi untuk dituntut mati. Namun, Dimyati menilai, jika keduanya dihukum mati, mata rantai korupsinya tidak bisa ditelusuri lebih jauh. “Memang aturannya ada di pasal tipikor hukuman mati tersebut. Tapi sebaiknya jangan karena bisa memutus rantainya,” ucapnya. Dimyati menilai hukuman penjara seumur hidup dinilai lebih layak diterapkan ke Edhy Prabowo dan Juliari Batubara. Sebab, kata Dimyati, hukuman tersebut lebih manusiawi. “Hukuman seumur hidup lebih manusiawi,” ujarnya. Sebelumnya, Wamenkum HAM Edward Omar Sharif Hiariej menilai Edhy Prabowo dan Juliari Batubara layak dituntut hukuman mati. Sebab, kedua mantan menteri itu melakukan korupsi di saat pandemi COVID-19. “Kedua kasus korupsi yang terjadi pada era pandemi, seperti misalnya dua mantan menteri terkena OTT KPK pada akhir tahun 2020. Yang satu pada bulan akhir November, yang satu pada 4 Desember. Bagi saya mereka layak dituntut dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi, yang mana pemberatannya sampai pidana mati,” ujar Omar.[man]  

Topik:

Hukuman Mati Juliari dan Edhy Prabowo

Berita Sebelumnya

KPK Buka Peluang Tuntutan Pidana Mati ke Jualiari dan Edhy Prabowo

Berita Selanjutnya

AHY Intruksikan Kadernya Lawan Pelaku GPKPD