Peneliti Politik Sebut KLB Demokrat Mirip Golkar Kubu Bali dan Ancol

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 6 Maret 2021 17:48 WIB
Monitorindonesia.com - Direktur Riset Indonesia Presidential Studies (IPS), Arman Salam mengatakan, setiap partai memiliki soko guru terkait aturan partai yakni AD/ART, sehingga masalah apapun yang terjadi harus berkiblat pada AD/ART yang berlaku. Sebab,  AD/ART merupakan legitimasi kepengurusan atau organisasi dimata hukum. Terkait KLB Partai Demokrat,  menurut Arman, terlihat sangat terburu-buru. Belum selesai kompromi politik internal PD sudah muncul kepengurusan baru. "Ini hal yang saya khawatirkan beberapa hari lalu sempat saya katakan jika KLB dilakukan maka harus allout dan tempuh langkah berdasarkan AD/ART. Apakah syarat KLB yang tertuang terpenuhi,  apakah peserta KLB benar-benar pemegang suara, atau hanya kumpulan hantu blau saja," ujar Arman Salam, Sabtu (6/3/2021). Arman melihat saat ini kasus KLB PD, mirip dengan Golkar kubu Bali dan Ancol. Ujungnya akan memberikan kerugian buat PD dan Kemenkumham yang menjadi aspirinnya,  saling berlomba mendapatkan pengakuan negara berupa SK. "Kalau sudah begini maka politik kekuasaan yang menang,  tinggal selera dengan pertimbangan politik mana yang akan di sah kan, sehingga rusaklah nilai demokrasi bangsa dan dapat dipastikan indeks demokrasi makin nyungsep," katanya. Pembelajaran seperti ini, lanjut Arman, sangat tidak baik untuk negara yang demokratis dan merusak nilai demokrasi. "Semua akan selesai jika bisa menahan syahwat politik duduk bersama dan cari solusinya buat kebesaran partai.  Perlu diketahui partai adalah pilar demokrasi kalau pilarnya rusak maka hancurlah demokrasi tersebut," katanya.[man]

Topik:

KLB Partai Demokrat

Berita Sebelumnya

SBY: Moeldoko Tega

Berita Selanjutnya

Siti Zuhro: KLB Sibolangit Membingungkan