Muhaimin Iskandar: Berbagai Problem Kebangsaan, Bisa Diselesaikan dengan Politik Kesejahteraan

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 18 Maret 2021 12:18 WIB
Monitorindonesia.com - Berbagai problem kebangsaan, mulai dari kemiskinan, ketimpangan, penganggutan, pendidikan, intoleransi, konflik SDA, dan lain-lain, tengah melanda bangsa ini. Kondisi ini diperparah lagi dengan pandemi Covid-19, yang memrutuhkan nyaris seluruh sendi perekonomian. Hal ini diungkap Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar dalam paparan materi "Negara dan Poltiisk Kesejahteraan" yang digelar di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis (18/3/2021). Imbas dari kesemua problem tersebut, tambah Muhaimin, sekitar 3-4 juta orang kehilangan pekerjaan, kemiskinan mencapai 27,5 juta orang dan sebanyak 9,7 juta orang menganggur. "Untuk itu, kehadiran negara sangatlah diperlukan sehingga masyarakat tidak merasa sendirian," kata Gus AMI demikian Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu akrab disapa. Negara, lanjut Gus AMI, harus membuat langkah fundamental dan strategis agar bangsa ini tidak mengalami krisis yang lebih dalam, yakni melakukan reorientasi arah politik kesejahteraan. Dimana arah politik kesejahteraan ini, terletak pada komitmen negara dalam memberikan perluasan akses, kapabilitas, serta peluang kepada seluruh warga negara dalam meingkatkan taraf hidup, serta pengaturan institusional yang dapat menjamin terdistribusinya penciptaan kesejahteraan. "Politik kesejahteraan ini, tentunya harus berdiri di atas landasan etis bahwa seluruh produk kebijakan negara harus mengemban satu pakta bahwa ia hadir untuk menyelamatkan dab menjaga tingkat kehidupan dan kesejahteraan rakyat," tegasnya. Sebab, masih menurut Gus AMI, politik kesejahteraan adalah instrumen kekuasaan yang menentukan pengelolaan dan redistribusi sumber daya. Selain itu, politik kesejahteraan harus menjadi landasan pijak yang kokoh dalam menopang sertga membingkai kebijakan negara. "Bahkan, politik kesejahteraan itu harus juga menjadi parameter tunggal untuk mengukur apakah sebuah kebijakan yang dilahirkan telah meletakan pembenaran etis dalam seluruh proses dan implementasinya," pungkasnya. (Ery)

Topik:

problem bangsa muhaimin iskandar

Berita Sebelumnya

CSIS Yakin Golkar Institute Miliki Posisi Penting Sebagai Think Tank Internal Partai

Berita Selanjutnya

Soal Isu Presiden Tiga Periode, Bamsoet: Hanya Skenario 'Halu' dari Petualang Politik

Berita Terkait

Nasional
Menko PM A. Muhaimin Iskandar memimpin penandatangan kesepakatan bersama penataan pesantren antara Menteri Agama, Menteri PU, dan Menteri Dalam Negeri di Kantor Kemenko PM. (Dok. MI)

Tiga Kementerian Sepakat Tata Pesantren, Muhaimin: Sesuai Instruksi Presiden Prabowo

14 Oktober 2025 14:48 WIB

Nasional
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo bersama Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar memberikan keterangan pers terkait keamanan dan legalitas bangunan Pondok Pesantren, Jakarta, Selasa (7/10).

Kementerian PU dan Kemenko PM Bersinergi Pastikan Keamanan dan Legalitas Bangunan Pondok Pesantren Seluruh Indonesia

7 Oktober 2025 18:47 WIB

Hukum
Pengamat kebijakan publik, Fernando Emas. Foto: Dok MI/Aan

Tercatat Punya Persoalan Hukum: Airlangga, Cak Imin dan Budi Arie Layak "Ditendang" dari Kabinet Merah Putih!

25 Agustus 2025 11:39 WIB