Soal Isu Presiden Tiga Periode, Bamsoet: Hanya Skenario 'Halu' dari Petualang Politik

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 19 Maret 2021 09:45 WIB
Monitorindonesia.com - Skenario mengubah masa jabatan presiden dari dua menjadi tiga periode, sama sekali tidak beralasan. Bahkan skenario tersebut, tidak pernah terpikirkan atau mengemuka selama masa kerja MPR RI sekarang ini. Penegasan ini disampaikan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo dalam keterangan persnya, Jumat (19/3/2021) menanggapi munculnya kembali wacana periodesasi jabatan presiden. Isu presiden tiga periode, menurut Bamsoet sapaan akrab politisi Partai Golkar itu, hanya skenario 'halu' dari para petualang politik. Sebab, memasuki tahun kedua, MPR Periode 2019-2024 hanya fokus menyiapkan menghadirkan kembali model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yakni PPHN. "Dalam proses pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), MPR sudah belasan kali mengadakan FGD dengan menghadirkan para akademisi. Satu kali pun kami tak pernah menyoal periode jabatan presiden. Untuk membuktikan atau mencari kebenarannya, silakan kepada masyarakat untuk menanyakan kepada semua peserta FGD," ungkapnya. Sekadar untuk diketahui, amandemen terbatas merupakan Rekomendasi MPR Periode 2014-2019 yang telah 'diamanatkan' kepada MPR Periode 2019-2024. Agenda ini sama sekali tidak menyinggung masa atau periode jabatan presiden. Bamsoet juga menegaskan bahwa membangun curiga tentang penambahan periode jabatan presiden sama sekali tidak produktif, tidak relevan dengan situasi terkini dan hanya membuat gaduh. Bangsa ini sedang berjuang mengakhiri pandemi Covid-19, dan memulihkan perekonomian dari perangkap resesi. "Nah, MPR concern dengan dua persoalan itu karena berkait langsung dengan kesejahteraan rakyat. MPR juga concern dengan progres transformasi digital di dalam negeri, karena masalah ini berkait dengan kesiapan anak-cucu kita menghadapi perubahan zaman. Saya mengajak semua pihak untuk tetap fokus pada upaya mengakhiri pandemi dan kerja memulihkan perekonomian," pungkas mantan Ketua Komisi III DPR RI itu. (Ery)

Topik:

jabatan presiden skenario halu

Berita Sebelumnya

Muhaimin Iskandar: Berbagai Problem Kebangsaan, Bisa Diselesaikan dengan Politik Kesejahteraan

Berita Selanjutnya

Ahli HTN Bilang, Hidupkan Kembali PPHN Dilihat dari Urgensinya