Nurul Arifin: Mahkamah Partai Sosok Pencipta Kesolidan dalam Internal Golkar

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 25 Maret 2021 22:03 WIB
Monitorindonesia.com - Wakil Ketua Umum bidang Informasi dan Komunikasi DPP Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, partai Golkar telah melewati konflik besar yang berujung dualisme setelah reformasi. Namun, konsolidasi berhasil dilakukan dan berujung dibentuknya Mahkamah Partai Golkar. "Mahkamah partai sebagai lembaga yang netral ini penting dalam setiap partai, karena Mahkamah partai ini juga didirikan setelah terjadi banyak konflik di internal yang dapat menyelesaikan sengketa secara internal," ujar Nurul dalam diskusi daring yang digelar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) "MARWAH SOLIDITAS PARTAI: Pembelajaran Dari Pengalaman Partai Partai Era Reformasi", Kamis (25/3/2021). Lembaga netral tersebutlah, menurut Nurul, yang akan berusaha merangkul pihak-pihak yang berkonflik di internal partai. Mahkamah partai sebagai sosok yang berusaha menciptakan kesolidan dalam internal Partai Golkar dan mencegah kembali terjadinya permasalahan. "Pentingnya menjaga soliditas internal partai politik dan karena seandainya kita solid di dalam, dari Luar mau goyang-goyang itu susah. Kalau dalamnya rapuh akan menjadi sangat mudah diganggu," ujarnya. Ia menceritakan, dualisme pernah terjadi di Partai Golkar yang berujung terjadinya dua musyawarah nasional (Nasional) yang memilih Aburizal Bakrie dan Agung Laksono sebagai ketua umum. Namun pada 2016, upaya rekonsiliasi dilakukan dengan adanya Mahkamah Partai Golkar yang menunjuk B.J Habibie dan Muhammad Jusuf Kalla untuk memimpin transisi. Tim transisi mengusulkan diselenggarakannya Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) dengan melibatkan dua kubu yang berselisih. Rekonsiliasi pun berhasil dilakukan pasca-Munaslub 2016 yang menunjuk Setya Novanto sebagai ketua umum. "Hingga saat ini, kondisi internal Partai Golkar solid dengan dinamika yang stabil," ujar Nurul seraya menjelaskan, rekonsiliasi memang menghasilkan struktur kepengurusan yang gemuk karena mengakomodasi dua kubu yang berkonflik. Namun daripada itu, konflik dan dualisme berhasil ditangani tanpa kembali menimbulkan masalah. "Sebagai politis dibutuhkan sikap seorang negarawan yang mementingkan bangsa di atas segalanya," ujar anggota Komisi I DPR itu. (Ery)

Topik:

mahkamah partai ciptakan kesolidan

Berita Sebelumnya

Sindiran Menohok AHY ke Moeldoko CS, Gerombolan KLB Sibolangit Frustasi

Berita Selanjutnya

Partai Keluarga Cikeas Hambat Pembangunan Demokrasi Indonesia