Pengamat: Reshuffle Kabinet Jokowi Sedang Dilema

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 12 Desember 2021 23:49 WIB
Monitorindonesia.com- Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando EMaS menilai wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju (KIM) sedang dilema. Menurutnya, hal itu lantaran ada tekanan dari partai politik koalisi pendukung pemerintahan sepertinya sedang menekan Jokowi untuk melakukan reshuffle terhadap pembantunya. "Ada partai politik yang menginginkan posisi kementerian tertentu dan juga ada partai politik yang menginginkan agar menteri yang bukan dari partai politik dikeluarkan dari kabinet," kata Fernando Emas kepada wartawan, Minggu (12/12/2021). Atas tekanan tersebut, kata Fernando Emas, Jokowi sedang melakukan kalkulasi terhadap keputusan yang diambil. "Apakah tetap melakukan reshuffle atau tidak karena menteri yang diminta oleh beberapa partai politik dicopot masih sangat dibutuhkan oleh Jokowi," tanyanya. "Apabila dilakukan reshuffle kemungkinan menteri yang tidak berasal dari partai politik yang akan dicopot, berarti Jokowi takluk pada tekanan partai politik," sambungnya. Untuk itu, pengamat politik ini berharap Jokowi mampu melepaskan diri dari tekanan partai politik dan melakukan reshuffle terhadap kabinet yang memang tidak bisa mengemban tugas yang dipercayakan kepadanya. "Saya yakin Jokowi akan mampu bersikap melepaskan diri dari tekanan partain politik dan akan menunjukkan bahwa kepemimpinannya kuat," tutupnya. Sebelumnya, isu reshuffle kabinet Presiden Jokowi kembali diperbincangkan. Isu reshuffle kabinet masih menjadi pertanyaan hingga saat ini karena belum ada kepastian dari pemerintah dan pemerintah juga belum menetapkan tanggal reshuffle kabinet. Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Yandri Susanto mengaku mendengar kabar reshuffle kabinet akan dilakukan pada 8 Desember 2021. Selain itu, isu reshuffle juga mencuat berdasarkan perhitungan kalender Jawa yang bertepatan pada hari Rabu Pon. Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap kali melakukan reshuffle pada hari tersebut. Namun hingga kini belum ada sinyal bahwa isu tersebut bakal terealisasi. "Saya dengar juga isunya begitu (Rabu Pon, 8 Desember), katanya, sih," kata Yandri kepada wartawan di gedung DPR/MPR beberapa waktu lalu.   (Wawan)