Soroti Insiden Bentrokan Aparat dan Warga Wadas, Jazilul: Akibat Kurang Ngopi

Monitorindonesia.com- Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid, menyoroti insiden bentrokan antara aparat dan warga di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo pada hari Selasa (8/2/2022). Diketahui, pasukan gabungan yang yang diterjunkan terdiri dari TNI dan Polisi untuk mengawal pengukuran lahan pembangunan Bener. Jazilul meminta agar persoalan tersebut diselesaikan dengan cara dialog bersama masyarakat setempat. "Ini akibat kurang ngopi. Saya kok jadi ingat pesan Pak Jokowi, agar setiap masalah bisa diselesaikan sambil ngopi-ngopi, ajak dialog. Kami harap masyarakat juga buka dialog, jangan saling otot-ototan. Sudah nggak zamannya," kaya Jazilul kepada wartawan, Selasa (8/2/2022). Menurut Jazilul saat ini bukan saatnya menggunakan pendekatan keamanan apalagi menggunakan senjata. Terlebih yang dihadapi sesama warga negara Indonesia. Pasukan gabungan yang terdiri dari TNI dan polisi diterjunkan ke Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah (Jateng), mengawal pengukuran lahan untuk pembangunan Bendungan Bener. PKB ingatkan menyelesaikan masalah secara dialog. "Kita perlu dukung polisi yang presisi, yang lebih prediktif, transparan dan berkeadilan. Dengan presisi, kami yakin polisi lebih humanis dalam menghadapi masyarakat," terang Jazilul. Sementara itu, PPP juga turut ikut menanggapi mengenai insiden ini. PPP mempertanyakan penerjunan pasukan tersebut. "Memangnya ada ancaman terorisme atau kerusuhan sosial di Desa Wadas itu, sehingga sampai perlu dikerahkan ratusan aparatur?" sindir Waketum PPP Arsul Sani kepada wartawan, Selasa (8/2). Anggota Komisi III DPR RI itu mengkritik pengerahan aparat dalam jumlah besar. Hal itu, ungkapnya, seperti saat era Orde Baru. "Pengerahan aparat dalam jumlah yang besar seperti itu jika tanpa adanya ancaman kerusuhan atau konflik sosial mengesankan bahwa paradigma berpikir aparatur keamanan dan pemerintahan kita tentang pembangunan masih seperti zaman Orde Baru," lanjut Arsul Sani. Arsul menambahkan pengawalan pembangunan itu dilakukan bukan dengan pengerahan aparat keamanan, namun lebih mengedepankan pendekatan-pendekatan informal dengan masyarakat. "Ini bisa dilakukan dengan pertemuan-pertemuan dengan warga namun tetap memperhatikan prokes. Warga diajak berdialog dari hati ke hati, setelah mereka bisa menerima maka pengukuran pun dilakukan tanpa perlu pengerahan," pungkasnya. (Wawan)