Pengamat: Usulan Cak Imin Pemilu 2024 Diundur Bukan untuk Rakyat, tapi Kepentingan Oligarki

Monitorindonesia.com - Usulan Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, agar pelaksanaan Pemilu 2024 diundur bukanlah untuk kepentingan rakyat melainkan kepentingan oligarki dan korporasi. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, partai atau orang yang menginginkan Pemilu 2024 diundur dan mendukung perpanjangan masa jabatan presiden, telah mengkhianati reformasi. "Tak ada alasan mengundur pemilu. Yang diutarakan oleh Cak Imin itu kepentingan oligarki dan korporasi. Bukan kepentingan rakyat," kata Ujang kepada wartawan, Kamis (24/2/2022). Melihat elektabilitas Muhaimin Iskandar, menurut Ujang, jika maju sebagai calon presiden mendatang masih rendah atau tak kunjung meningkat, maka itu jadi sebuah alasan agar kemudian mengusulkan pemilu 2024 diundur. "Itu juga ada hubungannya dengan persoalan Cak Imin. Soal elektabilitanya yang tak naik dan sedang tak harmonis dengan PBNU," jelas Ujang. Tak hanya itu, Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) ini menduga Muhaimin Iskandar ketakutan dan ditekan untuk meminta pemilu 2024 itu ditunda, dan kemungkinan ada Ketua Umum Partai lain yang berkata sama dengan Cak Imin. Namun akan dilihat ke depannya seperti apa, kata Ujang, karena hal tersebut sudah menjadi bagian dari operasi. "Kelihatannya Cak Imin ketakutan ditekan Jokowi, sehingga berkata seperti itu. Dan bisa juga ketum-ketum partai juga akan ditekan untuk bersuara yang sama seperti Cak Imin. Jika sudah begitu hanya kekuatan rakyat yang akan menghentikan jalannya skenario perpanjangan masa jabatan presiden tersebut," kata Ujang. "Rakyat mesti bersatu untuk menolak dan melawan perpanjangan masa jabatan tersebut. Rakyat tak boleh berharap pada ketum-ketum partai yang mengkhianati amanah rakyat," tutupnya. Sebelumnya, Muhaimin Iskandar, mengusulkan agar pelaksanaan Pemilu 2024 diundur satu atau dua tahun. Alasan yang pertama, kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu, yakni Pemilu 2024 berpotensi merusak prospek ekonomi yang kini mulai membaik pascapandemi Covid-19. Hal itu disampaikannya usai menerima aspirasi para pelaku UMKM, pelaku bisnis, dan analis ekonomi, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022). "Pemilu itu biasanya ada tiga kondisi, pertama para pelaku ekonomi melakukan freeze pembekuan-pembekuan. Freeze atau pembekuan, wait and see and stop agresivitas ekonomi saat pemilu," kata Gus Muhaimin. Alasan kedua, kata Gus Muhaimin, transisi kekuasaan setelah Pemilu biasanya membuat kondisi ekonomi tak menentu. Sehingga, menurutnya hal itu bisa mengganggu suasana momentum ya.g sangat bagus, apalagi setelah digelarnta G20 nanti. Yang ketiga, dikhawatirkan terjadi eksploitasi ancaman konflik saat pemilu. Atas dasar itu, dari seluruh masukan yang diterimanya, Gus Muhaimin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda. Dirinya juga bakal menyampaikan usulan itu kepada para elite partai politik dan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi," ucapnya. "Ya setahun lah, kalau enggak dua tahun maksimal. Moga-moga usulan saya nanti, saya sampaikan ke teman-teman pimpinan-pimpinan partai, saya usulkan ke pak presiden," ujarnya. Untuk diketahui, Komisi II DPR bersama pemerintah, dan penyelenggara pemilu menyetujui pelaksanaan Pemilihan Umum digelar pada 14 Februari 2024. (Aswan)