Diundang RDP, IDI Mangkir Dari Panggilan DPR
![Syamsul](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
Syamsul
Diperbarui
29 Maret 2022 20:48 WIB
![Diundang RDP, IDI Mangkir Dari Panggilan DPR](https://monitorindonesia.com/2022/03/IMG-20220329-WA0009-1.jpg)
Jakarta, MI- Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mangkir dari panggilan DPR untuk melaksanan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengungkapkan, IDI tidak bisa hadir karena mengaku masih mengurusi berkas hasil muktamar ke-31 di Aceh.
"Sebenarnya kita mengundang IDI bukan soal pemecatan Pak Terawan saja, tapi kita ingin mendiskusikan IDI secara keseluruhan, bagaimana posisi IDI, gimana kelembagaan IDI, seperti apa contoh, ini kan kita melihat tidak ada badan pengawasnya," kata Nihayatul kepada wartawan, Selasa (29/3/2022).
Dengan ketidakhadiran IDI, Nihayatul mengaku pihaknya kecewa padahal yang diundang bukan hanya IDI akan tetapi ada pakar hukum juga.
"Sebenarnya kita kecewa IDI tidak memenuhi undangan ini, sebenarnya kita mengundang bukan hanya IDI tapi juga pakar hukum untuk melibat kalau organisasi IDI ini seperti apa. Kita tidak ingin IDI salah melangkah, karena IDI kan tidak di bawah Kemenkes ya, karena IDI kan seperti organisasi masyarakat," ungkapnya.
Diketahui, rapat dengar pendapat Komisi IX DPR dengan IDI itu seharusnya digelar Selasa (29/3/2022) pukul 13.00 WIB.
Nihayatul juga mengungkapkan alasan ketidakhadiran IDI yang masih mengurusi dokumen hasil Muktamar.
"Sehubungan dengan surat DPR tanggal 28 Maret kemarin, rapat dengan pendapat umum pada hari Selasa 29 Maret. Maka kami mohon penundaan dari pimpinan komisi IX DPR, karena saat ini kami sedang menyelesaikan dokumen dan berkas hasil Muktamar IDI ke-31 yang telah diselenggarakan pada 22-26 Maret. Jadi kegiatannya sudah selesai tanggal 26 Maret lalu," jelasnya.
Tak hanya itu, Nihayatul juga menyoroti soal transparansi keuangan dalam IDI karena banyak sekali laporan yang masuk tentang IDI.
"Kalau di KPU, Bawaslu kan ada DKPP, yang jadi jembatan persoalan-persoalan di situ. Nah, ini IDI tidak ada dan juga transparansi keuangannya, nah ini yang kita ingin tahu, jadi tidak hanya fokus pada persoalan Pak Terawan. Mungkin pintu masuknya kebetulan itu, karena laporan ke kita banyak sekali soal IDI," katanya.
(Aswan)
Topik:
IDIBerita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Nusantara
![KCD Wil-III Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Meneruskan Pengaduan Orangtua Siswa/Siswi SMAN 13 ke BKD dan Disdik Sudjadi (Ketua Komite) Ketika Melaporkan Persoalan di SMAN-13 Salam Komando dengan Nurdin (Pengawas Sekolah) dan Made Supriatna Selaku Kepala KCD Wil-III Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/foto-ketua-komite-ketika-melaporkan-persoalan-di-sman-13.webp)
KCD Wil-III Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Meneruskan Pengaduan Orangtua Siswa/Siswi SMAN 13 ke BKD dan Disdik
31 Juli 2024 17:15 WIB
Nusantara
![Polisi Amankan Sembilan Terduga Penimbun BBM Bersubsidi di Kota Biak Jerigen berisikan BBM bersubsidi jenis pertalite yang diamankan menjadi barang bukti. (Foto: Antara)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/foto-bbm-barang-bukti.webp)
Polisi Amankan Sembilan Terduga Penimbun BBM Bersubsidi di Kota Biak
27 Juli 2024 14:38 WIB