Demokrat Sebut BLT Minyak Goreng hanya Kamuflase Kelabui Rakyat

Jakarta, MI - Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution menilai kebijakan Presiden Joko Widodo membagikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,5 juta masyarakat akibat kenaikan harga minyak goreng tidak menyelesaikan persoalan. Menurut Syahril, hingga kini mafia minyak goreng masih bebas berkeliaran tanpa tersentuh oleh pemerintah dan penegak hukum. Apalagi, kata dia, BLT tersebut bersumber dari APBN, yang juga merupakan uang rakyat. "BLT tersebut bersumber dari APBN, uang yang juga berasal dari rakyat. Sementara mafia minyak goreng hingga detik ini tak jelas wujudnya," sindir Syahrial kepada wartawan, Sabtu (2/4). Syahrial menyebut kebijakan Jokowi hanya kamuflase untuk mengelabui masyarakat Indonesia. Jokowi seolah-olah ingin berpihak pada rakyat kecil, tapi yang terjadi justru sebaliknya. "Kebijakan yang seolah-olah memihak rakyat, tapi sesungguhnya pro oligarki," ungkap elit Partai Demokrat itu. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat sebagai imbas mahal dan langkanya minyak goreng. Bantuan tersebut memiliki besaran Rp100 ribu per bulan, namun bakal langsung dirapel menjadi Rp300 ribu tiga bulan, yakni April , Mei, dan Juni. Selain itu, bantuan itu juga bakal diberikan kepada 2,5 juta pedagang kaki lima yang berjualan makanan gorengan yang akan diberikan pada awal bulan April 2022. (La Aswan)